Krjogja.com - YOGYA - Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengadaan becak listrik sebagai pengganti becak motor (bentor) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah pada transportasi ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi memperkuat identitas khas Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro.
Imam Taufik menegaskan, secara pribadi maupun kelembagaan ia sepakat dengan langkah Pemda DIY menghadirkan becak listrik. Ia menilai kehadiran becak listrik merupakan bentuk transportasi yang lebih pro-lingkungan sekaligus sesuai dengan karakter daerah tujuan wisata.
"Yang jelas, kami atau saya pribadi terkait dengan rencana pengadaan becak listrik itu sangat setuju. Di samping ini menunjukkan akomodatifnya Pemda DIY terhadap transportasi yang ramah lingkungan, juga diharapkan bisa memberikan ciri khas bagi DIY, khususnya di daerah Malioboro," ungkapnya, Jumat (19/12/2025).
Ia menyebut, implementasi becak listrik akan memperlihatkan komitmen DIY dalam menghadirkan moda transportasi hijau di ruang-ruang publik strategis. Becak listrik bahkan disebutnya dapat menjadi simbol baru becak kehijauan yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lain.
Lebih jauh, Imam Taufik menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini haruslah berpihak pada kesejahteraan pengayuh becak. Menurutnya, becak listrik harus benar-benar menjadi penopang ekonomi, bukan sekadar proyek pengadaan.
"Yang penting ke depannya betul-betul bisa menjadi harapan dan tulang punggung bagi para pengayuh becak, agar secara ekonomi mereka bisa hidup layak di DIY," tegasnya.
Terkait wacana penggantian bentor dengan becak listrik, Imam Taufik menjelaskan bahwa dari sisi teori dan lingkungan, bentor memang sudah tidak relevan. Sebab, sebagian besar bentor menggunakan mesin lama yang berdampak pada polusi udara.
"Kalau secara teori, bentor itu umumnya mesinnya mesin lawas. Sehingga dari aspek polusi, ini sudah tidak memenuhi lagi," jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan penggantian tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah, kata dia, tetap perlu melakukan kajian mendalam, terutama menyangkut aspek ekonomi dan keberlanjutan program.
Imam Taufik juga menyinggung pengalaman masa lalu terkait uji coba becak listrik yang pernah dilakukan sekitar tahun 2022. Namun, uji coba tersebut dinilainya tidak jelas kelanjutannya.
"Dulu pernah ada uji coba becak listrik, sekitar tahun 2022. Ada 50 atau 100 becak waktu itu, tapi sekarang tidak tahu becaknya di mana," ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar pengadaan becak listrik ke depan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut Dana Keistimewaan (Danais) bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan.
"Soal pengadaan, jangan sampai membebani APBD. Tapi kalau bisa dicover dari Dana Keistimewaan, itu bagus," kata politisi PKS tersebut.
Imam Taufik juga menyoroti fakta bahwa saat ini sudah ada sejumlah becak listrik yang diberikan oleh berbagai pihak, namun jarang terlihat beroperasi di lapangan. Ia menilai hal tersebut sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Perhubungan.
"Ini tugas pemerintah, terutama Dinas Perhubungan, bagaimana memastikan keberadaan becak itu sekarang ada di tangan siapa," lanjutnya.
Selain itu, ia menilai perlu adanya aturan yang jelas terkait wilayah operasional becak listrik. Menurutnya, Malioboro seharusnya menjadi kawasan utama pengoperasian becak listrik.
"Ketentuan beroperasinya harus ditentukan. Apakah di seluruh Kota Jogja atau utamanya di Malioboro. Sekarang kan jarang terlihat, artinya harus ada kebijakan khusus supaya eksistensinya kelihatan," katanya.
Seiring dorongan pemerintah dan PLN terkait penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik, Imam Taufik menilai fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) harus disiapkan di lokasi-lokasi mangkal pengayuh becak. "Di tempat-tempat mangkal tukang becak listrik itu harus difasilitasi dengan SPKL," ujarnya.
Sementara, menanggapi polemik bentor yang kerap merasa disingkirkan, Imam Taufik menyambut baik pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang menyebut bentor dapat diserahkan ke Pemda dan digantikan dengan becak listrik. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang baik karena memberikan solusi nyata bagi pengemudi bentor.
"Itu langkah yang bijak. Kebijakannya ada solusi, kehilangan becak mereka diganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih ramah lingkungan," tegasnya.
Terkait dukungan DPRD DIY, Imam Taufik menyebut dewan akan terus mencermati dinamika di lapangan. Jika muncul persoalan, DPRD siap melakukan pembahasan bersama pimpinan dan komisi terkait.
"Kita lihat day to day-nya saja. Kalau ada persoalan, nanti kita rembugan dengan pimpinan atau komisi terkait untuk menyikapi yang terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kamis (18/12/2025), Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyerahkan 10 unit becak listrik pada Gubernur DIY. KAI juga akan memproduksi lagi 40 unit secara bertahap untuk nantinya diserahkan pada pengemudi di Yogyakarta. (Fxh)
Imam Taufik menegaskan, secara pribadi maupun kelembagaan ia sepakat dengan langkah Pemda DIY menghadirkan becak listrik. Ia menilai kehadiran becak listrik merupakan bentuk transportasi yang lebih pro-lingkungan sekaligus sesuai dengan karakter daerah tujuan wisata.
"Yang jelas, kami atau saya pribadi terkait dengan rencana pengadaan becak listrik itu sangat setuju. Di samping ini menunjukkan akomodatifnya Pemda DIY terhadap transportasi yang ramah lingkungan, juga diharapkan bisa memberikan ciri khas bagi DIY, khususnya di daerah Malioboro," ungkapnya, Jumat (19/12/2025).
Ia menyebut, implementasi becak listrik akan memperlihatkan komitmen DIY dalam menghadirkan moda transportasi hijau di ruang-ruang publik strategis. Becak listrik bahkan disebutnya dapat menjadi simbol baru becak kehijauan yang membedakan Yogyakarta dengan daerah lain.
Lebih jauh, Imam Taufik menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini haruslah berpihak pada kesejahteraan pengayuh becak. Menurutnya, becak listrik harus benar-benar menjadi penopang ekonomi, bukan sekadar proyek pengadaan.
"Yang penting ke depannya betul-betul bisa menjadi harapan dan tulang punggung bagi para pengayuh becak, agar secara ekonomi mereka bisa hidup layak di DIY," tegasnya.
Terkait wacana penggantian bentor dengan becak listrik, Imam Taufik menjelaskan bahwa dari sisi teori dan lingkungan, bentor memang sudah tidak relevan. Sebab, sebagian besar bentor menggunakan mesin lama yang berdampak pada polusi udara.
"Kalau secara teori, bentor itu umumnya mesinnya mesin lawas. Sehingga dari aspek polusi, ini sudah tidak memenuhi lagi," jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan penggantian tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah, kata dia, tetap perlu melakukan kajian mendalam, terutama menyangkut aspek ekonomi dan keberlanjutan program.
Imam Taufik juga menyinggung pengalaman masa lalu terkait uji coba becak listrik yang pernah dilakukan sekitar tahun 2022. Namun, uji coba tersebut dinilainya tidak jelas kelanjutannya.
"Dulu pernah ada uji coba becak listrik, sekitar tahun 2022. Ada 50 atau 100 becak waktu itu, tapi sekarang tidak tahu becaknya di mana," ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar pengadaan becak listrik ke depan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut Dana Keistimewaan (Danais) bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan.
"Soal pengadaan, jangan sampai membebani APBD. Tapi kalau bisa dicover dari Dana Keistimewaan, itu bagus," kata politisi PKS tersebut.
Imam Taufik juga menyoroti fakta bahwa saat ini sudah ada sejumlah becak listrik yang diberikan oleh berbagai pihak, namun jarang terlihat beroperasi di lapangan. Ia menilai hal tersebut sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Perhubungan.
"Ini tugas pemerintah, terutama Dinas Perhubungan, bagaimana memastikan keberadaan becak itu sekarang ada di tangan siapa," lanjutnya.
Selain itu, ia menilai perlu adanya aturan yang jelas terkait wilayah operasional becak listrik. Menurutnya, Malioboro seharusnya menjadi kawasan utama pengoperasian becak listrik.
"Ketentuan beroperasinya harus ditentukan. Apakah di seluruh Kota Jogja atau utamanya di Malioboro. Sekarang kan jarang terlihat, artinya harus ada kebijakan khusus supaya eksistensinya kelihatan," katanya.
Seiring dorongan pemerintah dan PLN terkait penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik, Imam Taufik menilai fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) harus disiapkan di lokasi-lokasi mangkal pengayuh becak. "Di tempat-tempat mangkal tukang becak listrik itu harus difasilitasi dengan SPKL," ujarnya.
Sementara, menanggapi polemik bentor yang kerap merasa disingkirkan, Imam Taufik menyambut baik pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang menyebut bentor dapat diserahkan ke Pemda dan digantikan dengan becak listrik. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang baik karena memberikan solusi nyata bagi pengemudi bentor.
"Itu langkah yang bijak. Kebijakannya ada solusi, kehilangan becak mereka diganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih ramah lingkungan," tegasnya.
Terkait dukungan DPRD DIY, Imam Taufik menyebut dewan akan terus mencermati dinamika di lapangan. Jika muncul persoalan, DPRD siap melakukan pembahasan bersama pimpinan dan komisi terkait.
"Kita lihat day to day-nya saja. Kalau ada persoalan, nanti kita rembugan dengan pimpinan atau komisi terkait untuk menyikapi yang terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kamis (18/12/2025), Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyerahkan 10 unit becak listrik pada Gubernur DIY. KAI juga akan memproduksi lagi 40 unit secara bertahap untuk nantinya diserahkan pada pengemudi di Yogyakarta. (Fxh)