"Jangan lupa, penyebaran pasar rokok tergantung pengecer. Pengecer maunya untung banyak. Bila harga rokok legal semakin mahal, pengecer untungnya kurang, pengecer akan pilih dan cari rokok ilegal. Demikian pula konsumennya," ujar Ismanu, mengingatkan.
Luasan negara kepulaan, dibandingkan potensi Bea Cukai dengan SDM yang terbatas, lalu mengandalkan aparat lain setempat, sulit melakukan operasi terhadap peredaran rokok ilegal.
Di pelosok Desa hubungan sosial kegotongroyongan antara warung-warung pengecer dengan lingkungannya / konsumennya telah terjalin hubungan simbiosismutualis, maka bila ada operasi ilegal akan saling melindungi. Demikian terus menerus.
"Jangan mendesak pemerintah menaikkan HJE rokok melebihi inflasi. Yang akan terjadi adalah kontra produktif. Bila ilegal semakin diberi ruang, dibiarkan tidak diberi lawan yang bisa head to head, yakni kepada Industri golongan kecil beri kepada mereka leyer/ruang terbatas pada pasar golongan paling bawah, dengan tarif murah, untuk menangkal ilegal," tegas Ismanu.
Ia menegeaskan, walau dengan hasil cukainya kecil/sedikit itu lebih baik dari pada ilegal menguasai pasar, tapi pajak plus cukainya tidak didapatkan.
Â
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan meliputi Badan Kebijakan Fiskal dan Bea Cukai, diharapkan tidak dengarkan suara GAT, yang sudah emosi apriori kepada Industri Hasil Tembakau atas dalih kesehatan, lalu petani tembakau dipaksa nengganti tanaman yang lain, kemudian minta harga rokok dinaikkan yang tinggi," tandasnya.
Oleh karena itu, diharapkan pemerintah tidak mudah dikecohkan pandangan dan orientasi pemikirannya, bahwa sesungguhnya pemerintah tahu bahwa ini perang politik dagang.
