KRjogja.com - SEMARANG - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan bahwa transisi energy dari LPG 3 Kilogram ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan karena masih kecilnya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang telah terealisasi.
Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan, masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.
Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menjelaskan, pembangunan jargas ini sebenarnya masuk ke PSN (Proyek Strategis Nasional). Namun, kenyataannya realisasinya masih jauh dari rencana. Sehingga upaya untuk melakukan transisi energi dari LPG 3 Kg menuju gas bumi masih belum ideal. Sementara kebutuhan gas rumah tangga sangat besar.
Baca Juga: Mbak Yashinta Temui Anak Muda di Sleman, Ingatkan Nilai Moral Pancasila Cegah Korupsi Merajalela
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk bahan bakar memasak menyerap 87,66 persen dari total bauran energi. Tempat kedua merupakan kayu bakar dengan kontribusi 11,5 persen. Sedangkan, kontribusi energi listrik, minyak tanah dan arang tak sampai satu persen meskipun digabungkan.
Hal tersebut menjadi dilema karena kebutuhan LPG yang bisa dipasok dari suplai domestik hanya mencapai 18 persen. Sisanya harus didapat dari impor. Kondisi tersebut membuat realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun. ’’Realisasi tersebut memang 8% di bawah anggaran yakni Rp 82,8 triliun. Karena harga LPG global memang sedang turun,’’ ungkap Wahyudi Anas saat kegiatan Leadership Forum PGN- PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Seharusnya, pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami suprlus. Jaringan Jatim- Jateng masih surplus 134,28 mmscfd.
Memang, tantangannya adalah investasi pemasangan jaringan yang masih cukup tinggi. Namun, dia mengatakan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengakali hal tersebut. ’’Di Sleman ada proyek percontohan yang digagas PGN, di mana satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG. Jadi, CNG di antar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,’’ jelasnya.
Baca Juga: RSUD Kota Yogyakarta Temu Pelanggan, Kenalkan Layanan Unggulan Paru dan Kulit
Yang jelas, untuk bisa menjalankan rencana tersebut perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah pada akhirnya menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas. Mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan.
Selain itu, masing-masing pemerintah daerah bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG. Dengan begitu, penyaluran gas bumi bisa lebih cepat. ’’Misalnya, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa dipasang fasilitas CNG,’’ paparnya.
General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di tanah air. Tahun ini, dia mengatakan bahwa target pemasangan jargas non APBN di tanah air mencapai 200 ribu sambungan. Untuk Jawa Timur sendiri, pihaknya menargetkan bisa 50 ribu - 60 ribu sambungan.
Untuk bisa menggenjot angka tersebut, pihaknya melakukan berbagai cara. Salah satunya, dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah. ’’Pada dasarnya memang perlu ada sinergi untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Beberapa kali juga ada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) yang bisa dieksplor,’’ jelasnya.
Baca Juga: Ramadan Tenang dan Menyenangkan dengan Operasi Pasar dan Mudik Nyaman
