Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan sebenarnya Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN bagaimana Pemprov Jatim bisa memberikan support dalam persoalan ini. Apalagi saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sekarang tengah melakukan efisiensi, salah satunya dengan menekan subsidi LPG 3 Kg.
“Caranya bagaimana, PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang yang selama ini menggunakan LPG 3 kg bahkan yang 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gasnya PGN. Kalau itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Pelan-pelan gas melon akan dikurangi. Kalau gas melon berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang,” terangnya.
Dan dalam hal percepatan ini, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Jatim. “Kita punya PJU yang mengelola trading gas di Jatim. Harapan kami, ini bisa bekerjasama. Dan yang dipikirkan juga adalah tingkat ekonominya, apakah menguntungkan atau tidak jika pihak swasta masuk,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan contoh, ada perumahan yang belum terakomodir pembangunan jargasnya, kemudian PJU sebagai pihak swasta kerjasama dengan PGN. Apakah harga jualnya menarik karena ketika tidak menarik, pihak swasta tidak akan mau bekerjasama.
“Bagaimana regulasinya sehingga nanti PJU bisa investasi dimana. Tadi kami sudah berbicara dengan BPH Migas, dengan pak Wahyudi, dengan PGN sendiri, ayo kita kolaborasi. Tujuannya ketika jargas PGN bsia berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah,” pungkasnya.(Cha)
