JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aryo Djojohadikusumo, menekankan pentingnya menghadirkan instrumen finansial inovatif guna mempercepat pembangunan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan green bonds oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Tantangan terbesar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terletak pada investasi jaringan transmisi yang menghubungkan pembangkit dengan pusat beban.
“Internal rate of return (IRR) untuk pembangunan transmisi saat ini hanya sekitar enam persen. Dalam dunia usaha, angka itu terlalu rendah sehingga investor swasta enggan masuk. Karena itu, pembangunan transmisi mau tidak mau harus ditangani PLN. Di sinilah peran penerbitan green bonds menjadi penting, agar PLN memiliki pendanaan memadai untuk membangun jaringan transmisi listrik EBT dan sekaligus memperluas bauran energi hijau nasional,” kata Aryo.dalam Energy Insights Forum bertajuk “The Energy We Share”, yang diselenggarakan oleh KADIN Bidang ESDM bersama Katadata, di Jakarta, Rabu (20/8) malam.
Baca Juga: Ini Temuan Baru Kasus Korupsi Kuota Haji
Ditambahkan, Indonesia tidak kekurangan sumber daya energi bersih, tetapi membutuhkan skema finansial yang mampu menjembatani kesenjangan antara potensi sumber daya dan permintaan listrik yang terus meningkat.
“Dengan green bonds, PLN bisa membiayai pembangunan jaringan transmisi listrik EBT,” jelas Aryo.
Green bonds adalah obligasi yang secara khusus diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan, mulai dari pembangunan pembangkit energi terbarukan, penguatan transmisi hijau, hingga sistem penyimpanan energi. Keunggulannya adalah dana yang terkumpul hanya digunakan untuk proyek hijau, sehingga memberi kepercayaan lebih kepada investor global yang kini semakin selektif dalam menyalurkan pendanaan.
Baca Juga: Di Tengah Pemangkasan Danais, Program Pusat Dinilai Dongkrak Ekonomi DIY
Bagi Indonesia, green bonds dapat menjadi instrumen kunci untuk kebutuhan pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi yang hampir mencapai Rp3.000 triliun, sekaligus meningkatkan kredibilitas transisi energi di mata internasional.
Pandangan Aryo diamini oleh SEVP Hukum, Regulasi, dan Kepatuhan PLN, Nurlely Aman, yang menyebutkan bahwa pembangunan pembangkit hingga jaringan transmisi tidak bisa dilakukan sendiri oleh PLN.
“RUPTL 2025–2034 yang kami keluarkan menargetkan 76 persen tambahan kapasitas berasal dari energi terbarukan, termasuk energy storage. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana mengeksekusinya bersama-sama. PLN tidak bisa berjalan sendiri, peran aktif swasta mutlak diperlukan,” tegas Nurlely.
RUPTL terbaru menempatkan Independent Power Producer (IPP) sebagai penyumbang dana lebih dari 70 persen. Untuk merealisasikannya, PLN mengandalkan kolaborasi internasional serta skema pembiayaan hijau, termasuk transition financing yang tengah digodok.
Baca Juga: Bedah Buku Babad Wirasaba, Upaya Menggali Ulang Akar Sejarah dan Identitas Purbalingga
Dari sisi pelaku usaha, CEO Bosowa Corporindo, Subhan Aksa menyoroti kebutuhan energi rendah emisi di wilayah Indonesia timur. Menurutnya, pertumbuhan konsumsi energi di Sulawesi Selatan mencapai sembilan persen per tahun. Namun, perubahan iklim menimbulkan tantangan besar.
