"Kita bantu memasarkan produknya lewat digital supaya mereka bisa belajar dan memahami. Keberlanjutan yang dibangun gerakan Sonjo di masa pandemi. Dengan semangat Prof Muby, sebagai akademisi harus jeli untuk jeli mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan intervensi yang dibangun betul-betul menjahit ekonomi lokal inilah wujud sumbangsinh ekonomi Pancasila," terangnya.
Ketua KWT Pawon Gendis Banjaroyo sekaligus Pemilik Kedai Cokelat Won.dis Dwi Martuti Rahayu yang akrab disapa Tutik menegaskan dirinya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mempunyai tekad dan semangat luar biasa untuk mengembangkan KWT Pawon Gendis yang betul-betul kelompok yang mandiri, bukan kelompok yang dibentuk karena adanya program. Berawal dari keisengannya membuat olahan pangan lokal dan menjadi juara hingga dikenal, banyak ibu-ibu yang tertarik belajar sehingga lahirlah KWT Pawon Gendis yang kini telah banyak mengolah pangan lokal dari Pegagan hingga berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional.
"Totalitas KWT Pawon Gendis inilah yang membuat bertahan dan justru semakin berkembang dengan menggali potensi pangan lokal. Kita banyak ikut perlombaan guna memancing daya potensi ibu-ibu sehingga munculah 12 unit usaha di KWT Pawon Gendis. Sedangkan Won.dis sendiri merupakan salah satu unit usaha KWT Pawon Gendis," tandasnya.
Tutik mengungkapkan KWT Pawon Gendis mempunyai kesepakatan untuk menggunakan bahan baku lokal dari dusun hingga kabupaten, termasuk kebutuhan SDM diupayakan maksimal kabupaten. Selain itu, KWT Pawon Gendis juga melakukan pengembangan pemasaran secara digital yang dibimbing dari UGM maupun dari beberapa universitas lainnya. Kemudian pemanfaatan pekarangan maupun hidroponik, pengolahan pangan lokal, wisata edukasi perkebunan rakyat Kakao dan beberapa kegiatan sosial.
"Dengan membeli produk kami, berarti telah membantu perekonomian petani dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan kami mampu membuktikan keunggulan ekonomi Pancasila dari produk pertanian lokal untuk kemandirian dan swasembada pangan," tambahnya.
Ketua Umum KAFEGAMA DIY Bogat Agus Riyono mempunyai keyakinan terkait dengan ekonomi dan manusia, maka tidak bisa membicarakan teori monopoli atau monopsoni maka agar terjadi ketimpangan. Manusia tidak bisa dipisahkan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan untuk mengikuti sifat-sifat Tuhan sehingga tidak bebas bebas dan harus memperhatikan sentimen moral dan etika. Sehingga sangat tidak pantas terjadi kemiskinan struktural dan ketimpangan dalam teori Prof Mubyarto.
"Akhir-akhir ini antara dasar dan pilar itu tidak jelas, dasar negara itu Pancasila. Seseorang dikatakan Pancasilais jika hafal Pancasila, itu sangat dangkal. Jadi berbicara ekonomi praktis itu saya kira perlu ada satu hal yang membuat kita sadar diri dulu bahwa ita punya nilai-nilai setelah itu baru dipraktikan. Mudah-mudahan kita masih melihat Pancasila," tutur Wakil Ketua ISEI DIY Amirullah Setya Hardi.
Anggota ISEI DIY sekaligus Ketua Panitia Diskusi Terbatas ini Drs Bakti Wibawa M.Si menyatakan ekonomi Pancasila yang digagas Prof Mubyarto adalah sistem ekonomi nasional harusnya disetir lima prinsip dasar, yaitu Pertama, roda pemerintahan digerakkan rangsangan ekonomi, sosial dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
"Keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama dan kelima adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Untuk itu, dalam mengembangkan sektor pertanian, gerakan Sonjo, KWT Pawon Gendis dan lainnya perlu memperkuat lima prinsip dasar dalam ekonomi Pancasila dalam perspektif praktis," paparnya.
Puthut Indroyono mewakili Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM menyatakan ruh ekonomi Pancasila coba didorong melalui people center development sejauh ini agar bisa daya. Pihaknya mengharapkan program pengembangan sektor pertanian seperti di Menoreh ini tetap dengan dorongan people centre tetap berlanjut karena menjadi ekonomi Pancasila.
"Saya sebagai murid Prof. Mubyarto sangat kagum dan mendukung ekonomi Pancasila. Tetapi ada yang perlu disoroti dan menjadi isu dari sisi tata kelola mikro dan kelembagaan sehingga perlu integrasi tata kelola dengan pemangku kepentingan dan stakeholder terkait. Yang perlu ditekankan pula dalam ekonomi Pancasila adalah pengendalian diri agar ekonomi bisa berkelanjutan," kata Ketua ISEI DIY Eko Suwardi.
Sekretaris ISEI DIY Y Sri Susilo menekankan ekonomi Pancasila dapat diidentikan dengan ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan ekonomi yang fokus pada kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk petani dan UMKM. Secara moral ekonomi kerakyatan harus berpihak kepada kepentingan usaha petani dan UMKM.
"Kita punya tiga landasan, jika ada kondisi pengangguran terbuka tinggi, kemiskinan naik, dan sebagainya lalu apa yang salah dengan itu? Saya melihat ada sesuatu yang kurang, kita perlu orang yang banyak seperti Mbak Tutik, artinya dengan melihat keterbatasan tidak lantas menerima kondisi tetapi berupaya sehingga usahanya berkembang. Yang saya maksud perlu banyak orang untuk berkolaborasi dan bergerak dengan dorongan pemerintah agar bisa menikmati itu semua," pungkas Wakil Ketua ISEI DIY Rudy Badrudin. (Ira)
