SLEMAN, KRJOGJA.com - Puluhan mahasiswa dari perwakilan berbagai organisasi kampus di DIY bergabung dalam Serial Diskusi Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta, di Grand Tjokro Gejayan, Kamis (8/4/2021).
Mereka membicarakan isu korupsi bersama beberapa pembicara seperri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Guru Besar FH UNS Prof Pujiyono Suwadi, Ketua Pukat UGM Totok Dwi Diantoro dan Ahli Hukum Pidana FH UII Dr Mahrus Ali.
Anies hadir secara virtual dari kantornya di Jakarta. Ia berbicara pertama dan memaparkan kondisi di DKI Jakarta, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi di ibukota.
Anies mengungkap bawasanya di Jakarta ia berusaha menetapkan lima kesepakatan yang diamini bersama untuk pengelolaan pemerintahan yakni integritas, akuntabel, kolaboratif, inovatif dan berkeadilan. Menurut Anies, kesepakatan tersebut terus dikomunikasikan dalam setiap gerak pemerintahan sehingga menjadi bentuk kebudayaan yang mengakar.
“Memang tidak sehari dua hari jadi ini ya, karena kebiasaan itu harus berlangsung terus-menerus untuk menjadi budaya. Budaya itu tidak bisa muncul dalam sehari,†ungkapnya di depan forum diskusi.
Korupsi di Jakarta menurut Anies bisa terjadi karena tiga kemungkinan yakni kebutuhan, keserakahan dan sistem. Ketiga penyebab ini disampaikan Anies kini tengah berusaha diurai melalui berbagai langkah.
“Korupsi karena kebutuhan diselesaikan dengan memberi pendapatan cukup untuk hidup layak. Di Jakarta solusinya pendapatan ASN dibuat setara dengan pendapatan bagi kegiatan lain, intinya cukup jangan sampai kurang. Korupsi karen keserakahan, tidak ada ujungnya. Cara menghadapi dengan hukuman berat, sanksi tegas yang jadi solusi. Kemudian terkait sistem, itu terjadi karena proses yang dikerjakan dan kondisi yang dihadapi bisa membuat dirinya terjebak dalam praktik korupsi, ini perlu solusi sistem, harus terus menerus dicari programnya,†sambung Anies.
Anies mengaku menemui beberapa kondisi karena koruptor dinilai memiliki kreativitas luar biasa dalam melakukan aksi, terutama untuk penyebab karena keserakahan dan sistem. DKI kini tengah melakukan smart planning dalam melakukan berbagai pengadaan baik barang atau jasa untuk mencegah praktik korupsi.
“Kami juga punya pengawas yang disebut KPK ibukota. Ini juga memiliki fungsi pencegahan agar korupsi tidak terjadi di Jakarta,†tandasnya.
Di hadapan mahasiswa, Anies juga menceritakan bawasanya pemimpin kerap kali menemui situasi yang dilematis. Hal ini kadang membuat para pemimpin terjebak dalam kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
“Kadang ada dilema yang dialami pemimpin, yakni kadang harus mengambil keputusan yang baik untuk masyarakat namun cara prosedurnya kurang benar. Di sisi lain kadang prosedurnya benar hanya kurang baik untuk masyarakat. Di sini pemimpin harus ambil langkah. Kadang kita harus mengambil keputusan dalam dua situasi itu,†pungkas dia.
Sementara Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro mengamini situasi yang terjadi saat ini memang memperlihatkan situasi di mana pemerintah kerap kali menelurkan kebijakan berseberangan dengan aspirasi masyarakat. Pukat melihat adanya beberapa indikasi di antaranya pembangunan infrastruktur yang tak sesuai sasaran serta peraturan undang-undang yang dirasa tidak tepat.
