Krjogja.com - YOGYAKARTA - yang dikenal sebagai pusat budaya, pendidikan dan pariwisata memiliki rutinitas arus lalu lintas yang tinggi. Karena itu ketiga potensi tersebut sangat mengandalkan infrastruktur jalan dan ketersediaan transportasi.
Namun demikian, masih ditemukan banyak jalan yang rusak di DIY. Data dari Bappeda DIY menyebut, prosentase jalan yang tidak dalam kondisi mantap mengalami penurunan tiap tahun dalam 4 tahun ini. Tahun 2019 sebesar 73,48 persen, tahun 2020 sebesar 71,56 persen, 2021 sebesar 70,52 persen dan 2020 sebesar 70,18 persen.
Menurut Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga, di Yogyakarta sepanjang 670 kilometer jalan provinsi, sebagian diantaranya dalam kondisi rusak. Kondisi ini jangan dibiarkan terlalu lama. Terlebih DPRD DIY telah banyak mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai sejumlah jalan yang rusak tersebut, agar segera diperbaiki.
Baca Juga: Lewat Medsos, Jokowi Terima Aduan Jalan Rusak di 7.400 Lokasi
Gimmy Rusdin mencontohkan jalan yang statusnya adalah jalan rusak untuk propinsi, kabupaten hingga desa. Kondisinya tidak bisa disebut 'laik' dilewati. Bergelombang dan berlubang. Jalan Godean contohnya. Oleh masyarakat sampai mendapat julukan 'Jalan Seribu Lubang'.
Terkait masalah ini, dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPSDM) DIY diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut. "Akhir-akhir ini kita sering ke lapangan. Melihat langsung kondisi jalan yang dilaporkan masyarakat. Dan kondisinya sangat memprihatinkan. Baik yang melintas di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo maupun Gunungkidul," tegas Gimny Rusdin Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam pantauan pihaknya, sejumlah jalan, tidak sebatas rusak saja. Namun juga penerangannya juga sangat minim. “Setidaknya ada 10.000 titik jalan per tahun yang membutuhkan penerangan jalan. Namun, dari Pemda hanya sanggup 100 titik saja setiap tahun,”ungkapnya.
Penambahan penerangan jalan ini dirasa penting. Tidak hanya persoalan keselamatan perjalanan, juga kebutuhan sebagai daerah pariwisata. Akan sangat baik jika jalan menuju destinasi wisata juga mendapat dukungan penerangan jalan yang memadai.
Guna mewujudkan keinginan peningkatan kualitas jalan tersebut, membutuhkan dukungan pendanaan yang mencukupi. Demikian juga kebutuhan penambahan sejumlah titik penerangan jalan.
Jika melihat kemampuan anggaran di tingkat provinsi, maka terdapat keterbatasan. Sehingga dana yang tersedia, tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan. Sehingga selain mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, maka membutuhkan dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Istimewa (Danais);
Baca Juga: Pakar Transportasi UGM Nilai Pelaksanaan Operasi Ketupat Berjalan Efektif
Menurut Gimmy, mulai 2024 telah disepakati kenaikan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang berstatus jalan propinsi. “Mengenai dana, akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dan juga kucuran Dana Istimewa (Danais),” jelasnya.
Meski diakui ditemukan banyak jalan rusak, namun Gimny Rusdin melihat telah banyak yang dilakukan pemerintah di Era kepemimpinan Joko Widodo. Yakni pembangunan infrastruktur terus dilakukan dan jalan yang bagus meningkat. Pembangunan tersebut tidak hanya sebatas pada jalan nasional, tetapi juga hingga ke jalan-jalan provinsi, hingga lingkungan.
