Gimmy Rusdin mengungkapkan salah satu dukungan pemerintah pusat dalam hal pembangunan dan pemeliharaan jalan, yakni Patuk Terong yang ada di Dlingo, Kabupaten Bantul. Semula APBD DIY merencanakan perbaikan jalan hanya sepanjang 1,5 kilometer saja. Namun, ternyata ada dukungan dana dari pemerintah pusat, melalui Inpres, membuat ruas jalan yang diperbaiki menjadi lebih panjang yakni 4,5 kilometer.
Selain jalan di Patuk-Terong, masih banyak jalan rusak yang perlu dukungan pemerintah pusat, baik di Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidupl. Ke depan, pihaknya terus mendorong kepedulian pemerintah pusat terhadap perbaikan jalan di DIY terus dilakukan. Yakni dengan peningkatan alokasi anggaran untuk DIY.
"Artinya apa? Kalau memang dari APBD tidak cukup dananya, ya tidak masalah jika menggunakan dana dari pusat. Tahun depan kami juga mengupayakan DAK dari pusat. Termasuk Danais. Nantinya dana juga dapat dimanfaatkan untuk pengadaan lampu penerangan jalan," jelasnya.
Sejauh pengamatan Gimmy Rusdin, jalan yang rusak tidak hanya yang biasa dilalui warga saja. Tidak sedikit jalan yang rusak yang mengarah ke tempat wisata. Seperti Jalan Kaliurang Sleman, atau jalan mengarah ke Pantai Parangtritis Bantul.
Diungkapkan Gimmy Rusdin, dalam pertemuan dengan pihak OPD terkait, terungkap bahwa pada tahun 2024, anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan telah dinaikkan hingga 50 persen. Jika sebelumnya Rp 20 miliar untuk empat kabupaten, makan akan naik jadi Rp 30 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk gorong-gorong di sekitar jalan yang akan diperbaiki. Gimmy Rusdin berharap ke depannya, jangan ada muncul istilah Jalan Seribu Lubang.
Selain persoalan peningkatan kualitas jalan, daya dukung sarana kebutuhan publik dan pusat wisata membutuhkan transportasi massal yang memadai. Salah satu dukungan Pemda DIY dalam hal transportasi publik, yakni penyediaan dan layanan bus Trans Jogja.
Baca Juga: KMT Terintegrasi, Penumpang KRL Bisa Langsung 'Tap' Naik Trans Jogja
Besarnya dukungan daerah terhadap transportasi publik ini, dengan digelontorkan dana cukup besar, sekitar Rp 80 miliar per tahun dari APBD. Tentu, besaran anggaran untuk transportasi publik tentu terus dipantau dan dievaluasi.
Selama ini, Trans Jogja baru bisa menjangkau Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan sebagian Bantul. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo belum bisa mengakses Trans Jogja.
"Anggaran Trans Jogja itu besar. Dari propinsi, tapi belum semua masyarakat DIY bisa mengakses. Sejauh ini masukan di tempat kami, agar Trans Jogja bisa mengakses ke sekolah-sekolah," katanya.
Diakui Gimmy Rusdin, banyak surat yang masuk ke DPRD DIY, terkait perminaan menambahan jalur Trans Jogja. Ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan layanan yang lebih jauh. (Awh/*)
