MYANMAR, KRJOGJA.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi meminta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk berhenti memperkarakan kasus pembantaian etnis Rohingya.
Suu Kyi kembali membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan pengadilan tertinggi PBB seharusnya tidak memiliki yurisdiksi.
"Myanmar meminta pengadilan untuk menghapus kasus itu dari daftar. Pengadilan harus menolak permintaan tindakan sementara yang diajukan oleh Gambia," kata Suu Kyi.
Peraih Nobel Perdamaian 1991 itu mengatakan jika hakim tetap melanjutkan kasus ini bisa merusak proses rekonsiliasi untuk menciptakan persatuan atas perbedaan di Myanmar.
"Mengakhiri konflik internal yang sedang terjadi merupakan hal paling penting bagi Myanmar. Tetapi sama pentingnya untuk menghindari pengunduran diri dari konflik bersaudara di Rakhine utara pada 2016-2017," ujarnya.
Hakim Ketua Abdulqawi Yusuf mengatakan panel 17 hakim akan membuat keputusan dalam waktu dekat terkait kasus pembantaian Rohingya.
Suu Kyi sebelumnya dalam persidangan yang sama telah membantah tuduhan adanya pembantaian terhadap etnis Rohingya. Kendati demikian, ia mengakui adanya kemungkinan tentara telah menggunakan kekuatan secara berlebihan.
