JAKARTA, KRJOGJA.com - Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih mengungkapkan pada Kongres AS jika mereka akan memenuhi tenggat waktu sekira 2 tahun untuk melarang kontrak federal perusahaan yang bermitra dengan Huawei.
"Kongres telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir pentingnya penerapan hukum dalam dua tahun yang disediakan, dan kami akan melakukannya," kata Russ Vought, penjabat direktur OMB dalam suratnya kepada Senator James Inhofe, seperti dilansir dari laman Reuters, Kamis (13/6/2019).
Pada minggu lalu, OMB juga mengungkapkan jika pihaknya membutuhkan waktu lebih banyak untuk menerapkan larangan tersebut, yang mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga untuk membatasi pembelian perangkat Huawei.
"Ketika kami bergerak maju untuk memenuhi tenggat waktu undang-undang tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bekerja dengan Kongres untuk mengatasi masalah yang tidak terduga yang muncul," kata Vought.
Larangan itu adalah salah satu bagian dari dorongan AS terhadap Huawei Technologies, pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia, yang dituduh Washington sebagai spionase dan mencuri data pribadi.
Huawei berulang kali membantah bahwa itu dikendalikan oleh pemerintah China, militer atau dinas intelijen. Pihaknya telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS atas pembatasan dalam RUU kebijakan pertahanan.
Undang-undang pertahanan, yang disebut Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA), melarang penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei, dengan alasan masalah keamanan nasional.
Itu termasuk larangan pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal, yang sebelumnya akan mulai berlaku tahun ini.
