PAPUA NUGINI, KRJOGJA.com - Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, resmi mundur setelah mengajukan surat pengunduran diri pada Rabu (29/05/2019), di tengah kisruh politik yang meningkat di negaranya.
"Pada pukul 09.35 pagi ini, saya mengantarkan kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal (Sir Robert Dadae) surat pengunduran diri saya," kata O'Neill di gedung parlemen, Port Moresby.
O'Neill sudah memutuskan mengundurkan diri pada Minggu (26/05/2019), setelah serangkaian pembelotan politik tingkat tinggi yang menggerus kepemimpinannya.
Pembelotan terjadi tak lama setelah O'Neill menandatangani kesepakatan proyek gas alam cair senilai US$13 miliar dengan perusahaan minyak asal Perancis, Total, dan perusahaan ExxonMobil yang berbasis di AS.
Menteri Keuangan Papua Nugini, James Marape, adalah pejabat kabinet senior pertama O'Neill yang mengundurkan diri. Marape mundur sebagai bentuk protes atas keputusan O'Neill terkait kesepakatan proyek gas tersebut.
Marape menilai keuntungan dari kesepakatan itu tidak akan mengalir ke rakyat Papua Nugini, perusahaan lokal, maupun daerah. Ia merujuk pada kesepakatan serupa dalam satu dekade terakhir yang dinilai gagal membawa keuntungan bagi negara yang hingga kini 70 persen penduduknya tak memiliki akses listrik memadai.
Menjabat selama delapan tahun, O'Neill banyak dikritik oposisi karena korupsi dalam pemerintahan dan keterpurukan ekonomi negara yang kronis. Terlepas dari keterpurukan itu, dalam pidatonya O'Neill mengungkap salah satu prestasinya selama menjabat sebagai PM, yakni menjadikan Papua Nugini sebagai tuan rumah KTT APEC pada 2018 lalu. "Kami selalu dikenal karena alasan-alasan yang salah," kata O'Neill.
