JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada 31 Januari 2019, mengatakan bahwa Indonesia telah mengirim nota protes diplomatik resmi kepada Vanuatu sehubungan dengan langkah delegasi negara itu yang menyelundupkan figur separatis Papua dalam pertemuan di Dewan HAM PBB di Jenewa pada 25 Januari lalu.
Seperti ditulis Jumat (1/2/2019), Menlu Retno menjelaskan bahwa nota protes itu dikirim ke Port Vila karena "pemerintah Vanuatu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dengan mendukung gerakan separatis Papua."
Sebelumnya, muncul pemberitaan di beberapa media asing bahwa Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengklaim telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada Komisioner Tinggi Badan HAM PBB (Kantor KTHAM PBB), Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019.
Dikabarkan bahwa Benny juga mengklaim berbicara dengan Bachelet "terkait situasi di Nduga" --mereferensi kasus penembakan kelompok bersenjata terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya pada Desember 2018-- dan meminta PBB mengirim tim HAM ke Bumi Cendrawasih.
Namun, aktivitas Benny di badan HAM PBB itu dilakukan dengan 'menumpang' delegasi Vanuatu yang dipanggil oleh Dewan HAM PBB untuk membahas Universal Periodic Review (UPR) situasi HAM di negara Pasifik itu.
Mengomentari lebih lanjut soal sikap Vanuatu dan sepak terjang Benny Wenda, Menlu Retno mengatakan bahwa Ketua ULMWP itu memiliki pola riwayat "manipulatif dan fake news".
"Saya tidak bicara karena itu klaim dia. Pola Benny Wenda itu biasanya manipulatif dan fake news, jadi kami tidak bisa mengatakan apapun mengenai 1,8 juta (penandatangan petisi)," tambah Menlu Retno usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.
