JENEWA, KRJOGJA.com - Kelompok separatis Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan mengklaim telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada Komisioner Badan HAM PBB, Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019.
Ketua ULMWP Benny Wenda mengatakan kepada Reuters di Jenewa, kota markas Dewan HAM. Bahwa dirinya juga berharap PBB dapat mengirim misi tim pencari fakta ke Papua untuk memperkuat dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.
"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Wenda kepada Reuters, setelah mengaku bertemu dengan Dewan HAM PBB di Jenewa, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (28/1/2019).
"Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang belulang orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh."
Benny menambahkan bahwa orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul, dan satu-satunya cara agar mereka didengar adalah melalui petisi itu.
Ketua ULMWP itu juga mengklaim bahwa ia telah berbicara dengan Bachelet "terkait situasi di Nduga" --mereferensi kasus penembakan kelompok bersenjata terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya-- dan melontarkan tuduhan bahwa TNI punya andil dalam insiden itu, Reuters melaporkan.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cendrawasih, Kolonel (INF) Muhammad Aidi menolak tuduhan Benny.
