BANGLADESH, KRJOGJA.com - Rencana Bangladesh untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya akan terhenti hingga 2019. Menurut salah seorang pejabat tinggi Bangladesh, repatriasi dan relokasi para Muslim Rohingya akan ditinjau kembali setelah pemilihan umum akhir tahun.
Komisioner Bantuan dan Repatriasi Pengungsi di Bangladesh, Abul Kalam dalam keterangannya, Senin (19/11/2018) mengatakan, sebuah tindakan pengembalian pengungsi ke negaranya perlu memperhitungkan tuntutan pengungsi. Dia mengklarifikasi, ini adalah pandangan pribadinya sendiri dan bukan dari pemerintah.
Pada akhir Oktober, Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Myanmar. Namun rencana itu ditentang oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh, Badan Pengungsi PBB, dan kelompok bantuan, yang takut akan keselamatan Rohingya di Myanmar. Selama ini Pemerintah Myanmar tak memberikan jaminan keselamatan etnis Rohingya yang akan kembali ke negaranya.
Pemulangan kelompok pertama, yaitu 2.200 pengungsi seharusnya dimulai secara resmi pada 15 November. Namun, tertunda di tengah protes di kamp-kamp pengungsi.
Tidak satupun dari mereka yang ada di daftar repatriasi setuju untuk kembali ke Myanmar jika tuntutan mereka untuk keadilan, kewarganegaraan, dan kemampuan untuk kembali ke desa dan tanah mereka yang asli tidak dipenuhi.
“Saya pikir tidak ada orang yang setuju untuk kembali,†kata Kalam. Dia juga pekan lalu menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Myanmar agar menerima beberapa tuntutan logis dan dapat diterima agar setiap repatriasi dapat dilakukan.
Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi dan menyebut mereka Bengali. Mereka setuju untuk membawa Rohingya kembali dan mengatakan mereka perlu menerima Kartu Verifikasi Nasional, yang dikatakan akan memungkinkan Rohingya mengajukan permohonan kewarganegaraan. Namun Rohingya menolak kartu itu, dengan mengatakan itu menandakan mereka orang asing.
Bangladesh akan melakukan pemilihan umum pada 30 Desember. Keputusan apapun untuk memulangkan atau merelokasi pengungsi Rohingya dari kamp-kamp yang ramai ke Pulau Bhasan Char tidak akan berlanjut sampai 2019. “Pemilu akan datang, jadi pemerintah hanya akan menyelesaikan tindakan setelah pemilihan,†kata Kalam.
