JENEWA, KRJOGJA.com - Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri)/Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib mengecam sikap staf Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) PBB yang mengatur sendiri jadwal kunjungan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, lalu menyatakan tidak mendapatkan akses.
Pernyataan itu disampaikan Dubes Kleib menanggapi referensi tentang Indonesia dalam pernyataan pembukaan yang disampaikan Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Raad Al-Hussein di Jenewa, Senin (18/6/2018).
Dalam pernyataannya, Zeid menyatakan undangan Indonesia untuk mengunjungi Papua, yang disampaikan saat dia ke Indonesia Februari lalu masih belum terpenuhi.
Pada tanggapan kepada Zeid di Markas PBB, Jenewa, Selasa (19/6/2018), Dubes Kleib membenarkan bahwa Indonesia secara pribadi mengundang Zeid selaku Komisaris Tinggi untuk mengunjungi Provinsi Papua dan Papua Barat. Undangan untuk berkunjung itu dimaksudkan agar Zeid mendapatkan informasi dari tangan pertama tentang peningkatan HAM yang berkelanjutan serta berbagai tantangan yang ada.
"Dalam menanggapi undangan, Komisaris Tinggi telah memberitahu kami bahwa dia akan diwakili oleh Kantor Wilayah Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) di Bangkok," kata Kleib, yang juga mantan Watapri/Dubes RI untuk PBB di New York itu.
Namun, menurut Kleib, dalam tindak lanjutnya, anggota staf KT HAM di Bangkok Thailand, tidak mengkoordinasikan rencana kunjungannya dengan pihak berwenang ke Indonesia. Hal tersebut, tegas Kleib, sangat disesalkan.
"Namun, dalam tindak lanjutnya, sangat disesalkan bahwa anggota staf Kantor Wilayahnya di Bangkok, alih-alih mengkoordinasi kunjungan yang direncanakan dengan pihak berwenang Indonesia, telah secara sepihak mengatur tanggal dan tempat untuk dikunjungi di Papua dan Papua Barat, sementara menuntut akses segera," papar mantan Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI tersebut.
Tak hanya mengatur kunjungan secara sepihak, staf KT HAM juga memberi informasi seolah-olah telah ada jadwal yang disepakati, namun tidak diberi akses oleh pemerintah Indonesia.
