JAKARTA, KRJOGJA.com - Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) mengapresiasi peran pemerintah Indonesia yang telah banyak membantu penanganan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri yang datang ke Tanah Air. Hal ini dilakukan meski dalam prosesnya masih terdapat sejumlah masalah sampingan dan keterbatasan.
"Komitmen pemerintah RI untuk membantu para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia, terutama yang dalam kondisi berbahaya ketika terombang ambing di atas perahu di laut, seperti di Aceh dan Sumatera Utara, sangat kami apresiasi," kata Thomas Vargas, perwakilan UNHCR di Indonesia, di Jakarta (26/4/2018).
Langkah Indonesia untuk merancang hukum soal penanganan dan perlindungan pengungsi serta pencari suaka, yang termaktub dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016, tak luput dari apresiasi Perwakilan UNHCR di Indonesia itu.
"Perangkat hukum itu menjadi contoh bahwa meski Indonesia tidak meratifikasi konvensi dan protokol internasional tentang pengungsi (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Mengenai Status Pengungsi PBB 1967), perlindungan terhadap mereka tetap bisa dilakukan," kata Vargas.
Akan tetapi, ucap Vargas, bukan berarti permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang berdatangan ke Indonesia berhenti sampai di situ.
Saat ini, masih ada sekitar 14 ribu pengungsi dan pencari suaka asing yang berada di Indonesia (meningkat sejak lima tahun terakhir), menurut data UNHCR dan Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemenkumham.
Mereka menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan singgah sementara, sampai direlokasi pemerintah RI dan UNHCR ke negara penerima pencari suaka.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, proses relokasi mengalami hambatan, sehingga para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia telantar selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hambatan itu disebabkan oleh berbagai faktor.
