“Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG, tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Propinsi Papua dan Papua Barat,â€
Lebih lanjut Desra mengungkapkan: “Lebih dari dua juta warga provinsi Papua dan Papua Barat selama ini telah menjalankan hak demokratisnya dengan bebas dan adil. Aspirasi seluruh rakyat kedua propinsi tersebut terwakili dalam sistem demokrasi terbuka yang ada di Indonesia.â€
Pada tahun 2018, Lembaga internasional Freedom House menyatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat, adalah bebas dan adil. “Sebagaimana provinsi lainnya, masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat adalah politically free. Kebebasan berdemokrasi, mengelola anggaran dan pembangunan sendiri tersebut diakui dunia internasional.â€
Pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 Melanesian Spearhead Group (MSG) ini, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038 Prosperity for All, suatu rencana 25 tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia.Â
“Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sub-kawasan Melanesia di bawah keketuaan Papua Nugini di Melanesian Spearhead Group (MSG),†ungkap Desra Percaya.
Para pemimpin MSG, menyatakan sependapat dengan Desra bahwa penting bagi MSG untuk fokus pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, good governance dan keamanan. Akan sangat merugikan apabila perhatian MSG teralihkan oleh isu-isu yang tidak relevan dengan tujuan tersebut.Â
MSG merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di sub-kawasan Melanesia, yaitu Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS dari Kaledonia Baru.