ANKARA (KRjogja.com) – Pasca-kudeta militer 15 Juli 2016, Pemerintah Turki terus mengambil sejumlah langkah strategis untuk melakukan pembersihan orang-orang yang terkait dengan aksi kudeta.
Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Turki, Binali Yildirim mengumumkan pasukan pengawal presiden akan segera dibubarkan setelah beberapa anggotanya ikut terlibat dalam aksi kudeta.
"Tidak akan ada lagi pengawal presiden, tidak ada tujuan, tidak perlu," ujar Yildirim dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi lokal, sebagaimana dilansir Israel National, Minggu (24/7/2016).
Pasca-kudeta, setidaknya 283 orang pasukan pengaman Presiden Erdogan telah ditahan dan Turki kembali mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada 300 anggota pengawal presiden lainnya.
Buntut kudeta, pangkalan militer Turki akan dipindahkan dari pusat kota dan pasukan militer Turki akan terhubung langsung ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut data dari PM Turki, total jumlah tahanan kudeta militer mencapai 13.002, termasuk 1.329 polisi, 8.831 pejabat militer, 2.100 hakim dan jaksa.
Dalam wawancara tersebut, Yildirim mengatakan Turki belum memiliki rencana untuk memperpanjang keadaan darurat yang diumumkan Presiden Erdogan selama tiga bulan. Tapi, keputusan tersebut dapat saja diambil jika memang diperlukan pemerintah.
Selama ini, Pemerintah Turki menuding Fethullah Gulen sebagai dalang di balik aksi kudeta militer. Karena itu, Presiden Erdogan meminta agar Washington segera mengekstradisi Gulen dari Amerika Serikat (AS). (*)
