KRjogja.com - WASHINGTON - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) tengah menggodok rencana untuk secara permanen memindahkan hingga satu juta warga Palestina dari Gaza ke Libya. Informasi ini disampaikan kepada NBC News oleh lima sumber yang mengetahui langsung upaya ini.
Dua orang yang mengetahui langsung rencana ini serta seorang mantan pejabat Amerika Serikat (AS) mengungkapkan, rencana ini telah mencapai tingkat pertimbangan serius, sehingga pemerintahan Donald Trump telah mengadakan pembahasan dengan pimpinan Libya.
Tiga sumber menyebutkan, sebagai imbalan atas penerimaan warga Palestina yang akan dipindahkan, pemerintah AS berpotensi mencairkan dana miliaran dolar milik Libya yang telah dibekukan lebih dari satu dekade lalu.
Baca Juga: Warga Palestina Terus Dibantai Israel, Dunia Masih Menutup Mata
Menurut tiga sumber, belum ada kesepakatan final yang dicapai terkait rencana ini. Pemerintah Israel disebut juga sudah mendapatkan informasi mengenai pembahasan ini dari pemerintahan AS.
Ketika dimintai komentarnya sebelum laporan ini diterbitkan, Kementerian Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional tidak memberikan tanggapan. Namun, setelah publikasi, seorang juru bicara menyatakan kepada NBC News bahwa laporan ini tidak benar.
"Situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk rencana semacam itu. Rencana semacam itu tidak pernah dibahas dan tidak masuk akal," ungkap juru bicara itu.
Baca Juga: Muhammadiyah Beri Pernyataan Terkait Fatwa Jihad Palestina dari Ulama Internasional
Pejabat senior Hamas Basem Naim menyatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya pembahasan mengenai rencana pemindahan warga Gaza ke Libya.
"Warga Palestina sangat terikat dengan tanah air mereka, sangat berkomitmen terhadap tanah kelahiran mereka, dan mereka siap berjuang sampai akhir serta berkorban demi mempertahankan tanah mereka, tanah air mereka, keluarga mereka, dan masa depan anak-anak mereka," ujar Naim menjawab pertanyaan dari NBC News.
Dia menambahkan, "(Warga Palestina) adalah satu-satunya pihak yang secara eksklusif memiliki hak untuk memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat Palestina, termasuk wilayah Gaza dan penduduk Gaza." (*)
