"Biaya-biaya ini menambah biaya yang 'signifikan' bagi industri," kata Chong dari broker pelayaran Thurlestone Shipping.
Namun, ia mencatat bahwa pengecualian yang diberikan Tiongkok untuk kapal yang dibangun di negara itu—yang mencakup hampir setengah dari armada kargo curah kering global—dapat mengurangi sebagian dampak dari pungutan pelabuhan baru ini.
Dialog Tetap Terbuka di Tengah Intimidasi
Meskipun eskalasi tarif terus terjadi, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Senin menyatakan bahwa Presiden Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, masih dijadwalkan bertemu di Korea Selatan pada akhir Oktober dalam upaya meredakan ketegangan dagang.
"Tarif 100% itu tidak harus terjadi. Hubungan, terlepas dari pengumuman pekan lalu ini, masih baik. Saluran komunikasi telah dibuka kembali, jadi kita lihat ke mana arahnya," ujar Bessent.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Selasa menegaskan bahwa Tiongkok terbuka untuk dialog, tetapi menolak upaya intimidasi.
"Posisi Tiongkok konsisten. Jika ada pertarungan, kami akan bertarung sampai akhir; jika ada pembicaraan, pintu terbuka," kata juru bicara tersebut.
"AS tidak dapat menuntut pembicaraan sementara secara bersamaan memberlakukan langkah-langkah pembatasan baru dengan ancaman dan intimidasi. Ini bukan cara yang tepat untuk berinteraksi dengan Tiongkok," tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Media pemerintah Tiongkok juga menuduh bea AS atas kapal-kapal Tiongkok telah melanggar perjanjian transportasi maritim antara kedua negara.
Pelanggaran Gencatan Senjata Tarif
Langkah-langkah terbaru ini muncul meskipun Washington dan Beijing telah menyepakati gencatan senjata tarif awal tahun ini. Pada Mei, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan tarif tiga digit pada barang masing-masing, yang sempat meningkatkan prospek penghentian perdagangan di antara mereka.
Namun, gencatan senjata itu hanya meninggalkan tarif AS pada barang Tiongkok menghadapi pungutan tambahan 30% dibandingkan dengan awal tahun, sementara barang AS yang masuk ke Tiongkok dikenakan tarif 10%.
Pemberlakuan pungutan pelabuhan yang saling berbalas ini menandai babak baru ketidakpastian dan menambah beban biaya pada rantai pasokan global, terutama di sektor logistik maritim yang vital. (*)
