SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pemerintah pusat ikut turun melakukan pengecekan terkait kejadian pembongkaran pagar Keraton Kartasura. Koordinasi lanjutan lintas instansi mulai dari pusat hingga daerah akan segera dilakukan secepatnya untuk menyelesaikan masalah.
Hal tersebut terungkap saat kunjungan Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid ke Keraton Kartasura, Minggu (24/4/2022). Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Sukoharjo Etik Suryani beserta jajarannya, Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah dan pihak terkait lainnya.
Hilmar Farid mengatakan, yang pertama pihaknya sudah melihat dan mengecek tembok yang mengalami perusakan adalah bagian dari satu situs yang lebih besar sesungguhnya. Langkah yang pertama soal kebijakan di penetapan terlebih dulu karena merupakan objek diduga cagar budaya yang berarti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah berlaku.
"Yang paling penting dengan adanya Undang-Undang ini saya juga sudah koordinasi dengan Bupati Sukoharjo dan BPCB dan tim ahli," ujarnya.
Langkah pertama yang paling kongkrit akan dilakukan pemerintah pusat terkait kasus pembongkaran pagar Keraton Kartasura adalah menghentikan semua aktivitas pembangunan. Hilmar Farid melanjutkan, pihaknya juga sudah mendengar adanya kajian dari tim ahli cagar budaya mengenai seluruh situs ini sudah selesai. Hasilnya nanti akan diserahkan ke Bupati Sukoharjo. Harapannya tidak terlalu lama duduk bersama rapat koordinasi dengan seluruh jajaran untuk melihat karena setelah ada penetapan tidak diikuti dengan rencana yang clear mau apa kedepan tidak berjalan.
"Penetapan cagar budaya sudah dilakukan pemerintah sudah clear. Tinggal rencana kedepan mau ngapain ikut melibatkan pemerintah daerah setempat," lanjutnya.
Usai kejadian pembongkaran ini akan dilaksanakan rencanakan pemugaran pagar Keraton Kartasura yang sudah terlanjur dibongkar dan mengakibatkan kerusakan parah. Nantinya akan dibicarakan secara detailnya termasuk berkaitan dengan anggaran.
Langkah yang tidak kalah penting melihat peristiwa ini masyakarat perlu dibantu diberitahu bahwa mereka hidup didalam satu wilayah yang ada cagar budayanya. Maka memang berbeda dengan masyarakat lain yang hidup diluar satu wilayah yang ada cagar budayanya.
"Maka masyarakat ini tidak bisa mau bangun sekarang besok jadi. Harus selalu dicek dulu ke bupati selaku pemilik wilayah dengan otoritas tim ahli cagar budaya," lanjutnya.
Hilmar Farid melanjutkan, tentunya pemerintah tidak menghalangi masyarakat yang mau hidup sejahtera pastilah akan dibantu dengan mencari jalan keluar. "Semua perlu duduk bareng mencari jalan keluar bersama. Tidak bisa sendiri," lanjutnya.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, masih menunggu regulasi dan koordinasi lanjutan dengan semua pihak terkait kasus pembongkaran pagar Keraton Kartasura. Sebab kejadian yang baru saja terjadi ini menjadi pusat perhatian semua pihak mulai dari daerah, provinsi dan pusat.
"Pemerintah pusat sudah turun dan akan membantu menyelesaikan setelah ada kasus pembongkaran pagar Keraton Kartasura," ujarnya.
Etik Suryani melanjutkan, setelah ini Pemkab Sukoharjo akan melakukan kajian bersama pihak terkait. Hasilnya nanti akan ditindaklanjuti bersama dengan melibatkan semua pihak.
