KLATEN, KRJOGJA.com - Kabupaten Klaten telah berhasil meraih empat kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penghargaan WTP ini diterima untuk LKPD tahun 2015,  dan tiga lainya diperoleh berturut-turut untuk LKPD tahun 2018, 2019 dan LKPD tahun 2020. Untuk lebih meningkatkan transparansi penyajian data, Pemkab Klaten juga membuat terobosan baru dengan penerapan Sidia (Aplikasi Persediaan).
Bupati Klaten Hj Sri Mulyani S.M melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten, Himawan, Kamis (11/11/2021) mengemukakan, beberapa poin kelebihan yang mendukung perolehan WTP adalah, kewajaran dalam penyajian pengelolaan keuangan.
Selain itu, adanya kemudahan akses untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini Bupati Klaten menerbitkan surat edaran, memerintahkan jajaran untuk selalu siap di kantor. Para pejabat dilarang meninggalkan wilayah lebih dari dua hari, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak, dan harus ijin terlebih dahulu.
Ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada auditor untuk memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, dalam rangka mendukung pemeriksaan.
“Tidak boleh ada halangan, misal auditor/BPK minta data,  narasumber misal BPKD atau OPD lain tak boleh menutupi,†jelas Himawan.
Kemudahan akses tersebut juga ditunjang dengan IT. Pemkab Klaten sudah memiliki data base yang memuat data-data dari semua OPD. Hal ini mendapat apresiasi dari auditor, karena untuk mendapatkan data apapun, cukup mengambil dari data base tersebut.
“Ini sebagai bentuk keterbukaan, auditor kami berikan passwordnya, jadi bisa mengambil data apapun yang diperlukan,†tambah Himawan pula.
Pemkab Klaten juga membuat terobosan dengan Aplikasi Persediaan (Sidia). Aplikasi ini untuk menjawab kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan.
“Dengan aplikasi ini akan sangat terecord, bisa kita lihat per hari, per bulan, per semester atau per tahun. Ini sangat penting sekali di BLUD, karena kaitanya dengan persediaan obat,†jelas Himawan pula. (Sit)
