SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Kelanjutan normalisasi Kali Langsur belum jelas. Pemkab Sukoharjo menagih usaha penuntasan banjir kepada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) selaku pemilik kewenangan. Dampak yang terjadi sekarang mengakibatkan tanaman padi di wilayah Kecamatan Sukoharjo terendam banjir.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Minggu (7/2/2021), mengatakan, kelanjutan normalisasi Kali Langsur masih belum jelas. DPUPR Sukoharjo terus menagih janji BBWSBS dalam usaha penanganan masalah banjir.
“Pemkab Sukoharjo masih menunggu kejelasan normalisasi Kali Langsur dari BBWSBS selaku pemilik kewenangan,†ujarnya.
Belum jelasnya proyek normalisasi Kali Langsur mengakibatkan banjir saat musim hujan sekarang. Dampaknya dirasakan petani disepanjang aliran Kali Langsur karena tanaman padi mereka terendam banjir.
“Terus kami koordinasi dan menagih ke BBWSBS sebab normalisasi Kali Langsur sudah sangat lama ditunggu,†lanjutnya.
Banjir akibat meluapnya Kali Langsur juga terasa dampaknya di tengah kota Sukoharjo. Sebab beberapa aliran saluran air mengalir ke Kali Langsur.
“Apabila kondisi air Kali Langsur penuh maka air dari beberapa saluran kota rawan meluap dan menyebabkan banjir tengah kota. Salah satunya seperti di wilayah Kelurahan Joho dan Kelurahan Jetis,†lanjutnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Sri Maryanto mengatakan, normalisasi Kali Langsur sangat diperlukan dan segera dilakukan BBWSBS. Sebab kondisi Kali Langsur sangat memprihatinkan dan selalu terjadi banjir saat musim hujan.
Tumpukan pasir dan sampah menyebabkan Kali Langsur tidak mampu menampung air dalam jumlah banyak saat musim hujan. Disisi lain aliran air juga tidak lancar sehingga meluap ke lahan pertanian dan perkampungan penduduk.
“Kondisi sekarang Kali Langsur juga banjir setelah turun hujan deras. Bahkan banjir di lahan pertanian baru bisa surut dalam beberapa hari karena posisisnya tepat di aliran Kali Langsur,†ujarnya.
BPBD Sukoharjo menyerahkan sepenuhnya penanganan normalisasi Kali Langsur kepada DPUPR Sukoharjo dan BBWSBS. Sebab pengerjaan fisik menjadi kewenangan mereka.
“DPUPR Sukoharjo kami libatkan karena menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan normalisasi Kali Langsur jadi kewenangan BBWSBS,†lanjutnya.
