MAGELANG, KRJOGJA.com - Puluhan warga Perumahan Citra Harmoni 3 di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, mendatangi Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang, Jumat (26/6/2020). Mereka meminta kejelasan soal fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang hingga saat ini, ada beberapa yang belum diselesaikan oleh pengembang perumahan yakni PT AMI.
"Sebelumnya kami mengapresiasi DPRKP yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Sebelumnya kami beberapa kali pernah menanyakan ke pengembang soal kejelasan fasum dan fasos terutama soal air. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal informasi yang kami terima, pengembang sudah akan menyerahkan ke pemerintah," kata Iwan Meliana, salah satu warga.
Disampaikan Iwan, sebelum diserahkan ke pemerintah, pihaknya minta semua kewajiban pengembang soal fasum dan fasos diselesaikan terlebih dahulu. "Ini juga yang kami minta ke pemerintah. Jangan mau menerima penyerahan ini, sebelum semua kewajiban pengembang diselesaikan. Kami hanya menuntut hak-hak kami, tidak lebih tidak kurang," tegasnya.
Dari catatannya, pihak pengembang perumahan subsidi ini terkesan 'melempar' tanggung jawab ke pihak lain. Misalkan soal air. Pada perjanjiannya dahulu ke warga, dijanjikan air PDAM, namun realisasinya hanya sumur bor. "Soal air ini, sangat vital karena menjadi kebutuhan pokok warga. Karena sumur bor, kualitasnya sangat diragukan. Belum lagi sering tidak lancar bahkan mati. Apalagi saat musim kemarau. Pengelolaannya juga belum jelas sampai saat ini. Soal ini, kalau warga komplain ke pengembang sering dilempar-lempar," imbuh Tedi, juga warga perumahan.
Dwi Indra dan Sri Mulyati, perwakilan pengembang PT AMI (Arum Mandiri Indonesia) membenarkan jika dalam waktu dekat, perumahan yang dibangun tersebut, akan dikembalikan ke Pemkab Magelang. "Iya benar. Tapi ini masih proses. Belum selesai. Kami merasa, apa yang kewajiban kami baik soal fasum dan fasos sudah semuanya dipenuhi. Soal air, memang menggunakan sumur bor. Dan untuk saat ini, pengelolaannya diserahkan ke warga," kilahnya.
Sementara Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang, Kunto Hendradata mengatakan, jika pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan tersebut. "Kami hanya memfasilitasi saja. Terkait beberapa permasalahan, monggo diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Kami sudah dengar permasalahan ini dari perwakilan warga via surat maupun datang ke kantor, sehingga agar permasalahan cepat selesai, maka pertemuan hari ini kami adakan," jelasnya.
Dalam pertemuan tadi, juga menghadirkan dari BTN Syariah Yogyakarta, yang diwakili Aris dan Herti. Namun hingga siang ini, pertemuan belum selesai. (Bag)
