SOLO, KRJOGJA.com - Menyusul banyaknya pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan yang terdampak Covid-19, kini perlu adanya hotline atau semacam pusat informasi untuk mendata mereka. Lewat hotline data pekerja terPHK akan update dan bisa dijadikan dasar untuk penyaluran bantuan.
Karena begitu PHK terjadi, banyak masalah sosial. Ini harus diantisipasi dengan data untuk menyalurkan bantuan sesegera mungkin agar tidak ada ekses sosial yang lebih parah," kata Dr Lukman Hakim, pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (13/4/2020)
Pemerintah harus proaktif untuk mendekati mereka. Kuncinya, lebih banyak memberikan sosialisasi dan mendekati. Jangan hanya diam saja. Karena dampaknya banyak," tandasnya. Strategi mendasar, pemerintah harud memperkuat jaring pengaman sosial.
Saat krisis moneter 1998, lanjut Lukman, ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian krisis 2008, ada Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut khusus keluarga terdampak krisis. Maka covid-19 ini, bisa dianggap sebagai penyebab krisis. Treatment pemerintah yakni dengan jaring pengaman sosial.
Terkait BLT dan PKH datanya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS). Kelompok orang yang miskin sudah ada datanya. Persoalannya sekarang kelompok rentan miskin atau nyaris miskin kemudian dengan situasi sekarang jadi jatuh miskin. Pemerintah harus punya datanya.
Situasi sekarang sudah bisa disebut keadaan darurat. Maka negara harus hadir dengan pemerintah bertindak cepat. "Kalau pemerintah hadir masyarakat tenang. Kalo panik semua jadi tidak terkontrol," terangnya.
Solo berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sudah hampir satu bulan dampak ekonomi terasa sangat signifikan. Jika keadaan ini tak kunjung usai diprediksi kondisi ekonomi akan lebih parah.(Qom)
