MAGELANG, KRJOGJA.com - Pemerintah membentuk Badan Otorita Borobudur (BPB) untuk membangun pariwisata di kawasan Borobudur dan sekitarnya secara terpadu. Bukan hanya Kementerian Pariwisata, semua kementerian terkait termasuk di dalamnya. Pembentukan BOB ini tujuannya memberikan keleluasaan lebih kepada pelaku birokrasi dan praktisi industri pariwisata.
Demikian antara lain dikemukakan Deputi III Bidang Koordinasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Ridwan Djamaludin kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Destinasi Super Prioritas Borobudur (Joglosemar) yang dilaksanakan di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Kmis (6/2/2020).
Didampingi Dirut BOB Indah Juanita, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinung N Rachmadi, serta Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo, Ridwan Djamaludin menambahkan harus belajar bahwa dari wisata itu bukan hanya destinasi, dalam hal ini bukan hanya bangunan Candi Borobudurnya, tetapi misalnya sepanjang perjalanan turis sejak mendarat di bandara, naik kereta atau bus atau angkutan lain sampai destinasi melihat kanan dan kiri semuanya berperilaku sesuai harapan industri.
"Masyarakatnya ramah tamah, produknya dapat dibeli maupun lainnya," kata Ridwan Djamaludin sambil menambahkan keterpaduan ini yang diupayakan.
BOB ini, lanjutnya, bertanggungjawab kepada presiden. Melihat hal ini, dikatakan, betapa pentingnya posisi itu. Bahkan presiden juga sudah beberapa kali memimpin rapat langsung di lokasi. Realitas sekarang belum seindah itu, tetapi upaya terus menuju kesana. Misalnya yang paling nyata adalah Kementerian PUPR telah mengalokasikan untuk akses pembangunan infrastruktur tahun 2020 sebesar Rp 1,325 triliun.
"Tim terpadu, termasuk Pemerintah Kabupaten Magelang, sudah meninjau terkait untuk bersama-sama nantinya mengembangkan infrastruktur di sekitar Candi Borobudur, baik pintu gerbang, jalan masuk maupun lainnya." (Tha)
