SALATIGA, KRJOGJA.com -Wakil Walikota Salatiga Muh Haris mengingatkan agar para Kelompok Kerja (Pokja) dan ULP tidak sembrono dan melanggar regulasi pada pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan publik, pengembangan perekonomian daerah, serta pembangunan berkelanjutan di sebuah wilayah.
“Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan pengelola kegiatan, diharapkan bertanggungjawab dan selalu bekerja sesuai regulasi, teliti dan cermat. Jangan tabrak aturan,†tandas wakil walikota, saat membuka Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa, Rabu di Hotel Rabu (05/02/2020).
Wakil Walikota menegakan, agar selalu mengacu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan aturan turunan yaitu peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa dan Peraturan Deputi LKPP.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Salatiga, Suryana Adi Setiawan mengatakan Bimtek Pendalaman Materi ini dilaksanakan atas kerjasama antara Pemerintah Kota Salatiga, ULP Universitas Diponegoro Semarang, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta.â€Pesertanya kurang lebih 50 ASN,†katanya. (Sus)
