BOYOLALI, KRJOGJA.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali, mencatat masih terdapat sekitar 800 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum lakukan rapid tes sebagai syarat Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Hal ini disampaikan Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga, Rubiyanto kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan pihak terkait menjelang pelaksanaan pilkada 9 Desember.
Tidak hanya menyangkut rapid tes terhadap anggota KPPS, tetapi permasalahan data pemilih juga belum clear. Untuk itu, pihaknya mendesak kepada KPU sebagai penyelenggara Pilkada secepatnya menyelesaikan supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari.
"Kita dapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Boyolali yang belum melakukan rekaman E-KTP, kemudian Disdukcapil sudah berusaha jemput bola disetiap kecamatan. Untuk selanjutnya, masih ada penyelenggara pemilu terutama KPPS yang belum Rapid Test," ujar Rubiyanto, Sabtu (5/12/2020) malam.
Dikatakan lebih lanjut, Untuk menjamin keselamatan bersama, pihaknya meminta KPU Boyolali untuk melakukan rapid test. Bahwa jajaran penyelenggara terutama KPPS sudah selesai rapid test semua pada hari pemungutan suara. "Itu masih ada 800 anggota KPPS yang belum melaksanakan Rapid, pihaknya meminta kepada KPU agar segera melaksanakan itu," katanya.
Sementara Ketua KPU, Ali Fachrudin yang hadir dalam rapat koordinasi menjelaskan, diakuinya masih banyak anggota KPPS yang belum melaksanakan Rapid Test dengan alasan psikologis. "Namun secepatnya akan dilakukan penggantian mengingat waktunya mendesak," kata Ali.
Ali mengatakan, persiapan Pilkada sudah dilakukan dari semua aspek, KPU mendorong semua anggota KPPS bersih dari Covid-19. "Emang ada beberapa anggota KPPS yang belum mau melakukan Rapid Test dan itu nanti akan kita lakukan penggantian, kalau memang tidak mau melakukan Rapid Test," jelasnya.
Menambahkan Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono meminta kepada KPU harus gerak cepat mengganti anggota KPPS yang belum melakukan Rapid Test. "Karena saat tugas 9 Desember, harus ada kepastian non reaktif. Guna memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ungkapnya. (*_1/Sit)