TEMANGGUNG, KRJOGJA.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Temanggung mengelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD setempat menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
Meski puluhan mahasiswa, pengawalan ketat dilakukan aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP Temanggung. Demonstran membawa spanduk yang bertulisan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, diantaranya bertuliskan, ‘Pemerintah adalah virus dan Kapitalis adalah Wabah. Secara bergantian mahasiswa berorasi menyampaikan aspirasinya dihadapan anggota DPRD.
Koordinator aksi Muhammad Lutfi Fadli mengatakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terlalu cepat tanpa melibatkan unsur buruh dan masyarakat lainnya. Seharusnya sesuai dengan jadwal UU Cipta Kerja ini di sahkan pada tanggal 8 Oktober 2020, namun di ajukan 6 Oktober.
“Kami sangat miris dengan DPR dan Pemerintahan saat ini, kami sangat kecewa dengan pemerintah,†kata dia.
Dia mengemukakan sejumlah poin yang ada di dalam UU Cipta kerja yang dinilai tidak pro dengan rakyat. Diantaranya, akan melambungkan ekonomi yang tingi tapi yang terjadi dalam pembuatannya sudah diam-diam dan seakan - akan kucing-kucingan dengan rakyat.
"Tidak hanya itu keputusan mengesahkan UU Cipta kerja ini adalah tindakan diskriminatif terhadap kaum buruh dan rakyat Indonesia. UU Cipta Kerja ini membuka peluang bagi investor untuk semakin melebarkan sayapnya," katanya.
Dia mengatakan UU Cipta kerja ini sangat meresahkan dan mengancam kaum buruh dan rakyat.
Ketua DPRD Yunianto langsung menemui mereka dihalaman gedung DPRD, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat saat ini. Dirinya berjani akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh PMII kepada DPR RI pusat.
“Sebenarnya masih banyak waktu dan kesempatan bisa mengajukan uji materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kami persilakan adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, bahkan kalau mau diskusi kami persilakan,†katanya.(Osy)