KLATEN, KRJOGJA.com - Bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi Covid-19 sangat dinanti masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah. Namun apa jadinya jika turunnya bansos tersebut justru menimbulkan permasalah baru di tengah masyarakat. Bansos ada yang menyasar ke orang kaya.
Seperti halnya di Desa Burikan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Sebanyak 250 orang yang diusulkan agar mendapatkan BST tak seluruhnya tercover bantuan. Hal ini karena data dari Kemensos tak sesuai dengan data yang diajukan Pemerintah Desa Burikan.
"(Data dari) Kemensos yang (dapat) transfer (BST) ada 22 orang kemudian yang lewat POS ada 45 orang, namun yang 9 dobel, dapat dari transfer juga dapat dari POS. Memang bludrek kita, yang masuk justru yang kaya-kaya, pengusaha, ASN, petani sukses. Ada yang punya mobil dua, dapat. Ada yang satu rumah dapat dua. Kita sudah konfirmasi, tapi kita tidak mempunyai kewenangan apa-apa, wong uang sudah diambil," ujar Kepala Desa Burikan, Surata, kepada wartawan, Minggu (10/5/2020) malam.
Surata menceritakan, tak sesuainya data penerima itu berawal ketika desa diminta Kemensos untuk mengirimkan data yang berhak menerima BST. Hal ini ditindaklanjuti desa dengan mengirimkan data penerima sebanyak 250 orang. Namun tak selang lama, Kemensos mengirimkan data yang berbeda dengan yang diajukan desa.
"Kemensos kan kita dimohon untuk membuat ajuan, akhirnya kita membuat sekitar 250 orang. Cuma sebelum sampai di Kemensos ternyata sudah ada yang menerima transfer. Jadi kita bingung juga. Wong kita disuruh buat data capek-capek ternyata Kemensos sendiri seperti itu. Data kita sudah naik tapi tiba-tiba data turun tidak sesuai dengan data yang kami ajukan," tandasnya.
Dijelaskan, permasalahan tersebut selanjutnya disikapi desa dengan menggelar pra-Musdes yang dihadiri RT, RW, dan Tim Gugus Desa. Dalam pra-Musdes memutuskan, bagi masyarakat yang belum mendapatkan BST akan disikapi dengan bantuan langsung tunai (BLT) bersumber Dana Desa.
"Alhamdulillah, Dana Desa mencukupi untuk mengcover seluruh masyarakat kami. Untuk BLT total sekitar Rp 291 juta atau 30% dari Dana Desa kami yang mencapai Rp 900 juta," ujar Surata.
Atas kejadian itu, lanjut Surata, kini pihaknya menunggu pemutakhiran data dari pemerintah pusat. Desa telah mengajukan terkait perubahan data miskin sejak Desember 2019. Data tersebut nantinya akan dijadikan acuan desa untuk menyesuaikan perubahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Klaten, Much. Natsir, menyampaikan, penerima BST dan BLT adalah dua program yang berbeda. BST bersumber dari Kemensos, sedangkan BLT bersumber dari alokasi dana desa yang dianggarkan APBDes.
"Namun yang terpenting bagi masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19 dimana belum terkaver di program BST karena penambahan jumlah maka bisa dicover dengan program BLT," ujarnya. (Lia)