SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pemkab Sukoharjo serius merealisasikan pembangunan jalur lingkar timur (JLT) dengan mempersiapkan tahapan lelang tim appraisal. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar dalam penentuan besaran nilai tanah yang harus dibayarkan kepada para pemilik. Diharapkan lelang bisa segera dilaksanakan satu atau dua bulan kedepan.
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Kamis (27/2/2020) mengatakan, JLT menjadi salah satu program pembangunan yang akan direalisasikan Pemkab Sukoharjo pada tahun ini. Tahapan pembangunan sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo. Salah satunya berkaitan dengan pengadaan tanah pembangunan jalan.
Dalam pengadaan tanah Pemkab Sukoharjo menaati semua aturan yang berlaku seperti dalam penentuan besaran harga. Pada tahapan tersebut Pemkab Sukoharjo tidak bisa sepihak karena perlu melibatkan tim appraisal. Dengan demikian maka harga tanah yang dipakai bisa digunakan sebagai acuan atau patokan resmi pemerintah.
Keterlibatan tim appraisal juga dilakukan untuk menghindari munculnya makelar tanah dan harga diluar kendali. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memperkeruh kondisi di masyarakat.
"Pemkab Sukoharjo tetap akan mengerjakan JLT sebagai fasilitas umum masyarakat. Tapan sekarang masih pengadaan tanah," ujarnya.
Bupati berharap setelah ada JLT maka akan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di wilayah Kecamatan Nguter hingga Kecamatan Sukoharjo Kota. Selama ini akses kendaraan berat sering memicu kemacetan karena sempitnya jalan dan padatnya arus lalu lintas. Selain itu JLT juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Nguter dan umumnya di Kabupaten Sukoharjo.
"Arus lalu lintas lancar maka ekonomi semakin tumbuh cepat. Masyarakat juga bertambah sejahtera. Tidak perlu lagi macet karena sudah ada JLT," ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo mengatakan, tahapan yang sedang dikerjakan sekarang terkait pembangunan JLT berupa persiapan lelang tim appraisal. Diharapkan persiapan segera selesai dan lelang dilaksanakan. Dengan demikian maka pengadaan tanah dapat dirampungkan.
"Masih persiapan lelang tim appraisal. Pemkab Sukoharjo melibatkan tim appraisal karena aturannya begitu. Apalagi butuh dasar kuat dalam penentuan harga tanah untuk pembangunan JLT," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2018 sudah melakukan rintisan pembangunan JLT dengan membuat desain. Dalam perjalanannya ternyata ada perubahan desain. Pada tahun 2019 Pemkab Sukoharjo melakukan tahapan berikutnya salah satunya yakni sosialisasi. Selanjutnya pada tahun 2020 ini akan dikerjakan tahapan berupa pengadaan tanah.
DPUPR Sukoharjo sesuai data nominatif diketahui ada sebanyak 481 bidang tanah yang terkena proyek pembangunan JLT. Data tersebut masih bisa berubah mengingat sekarang sifatnya masih sementara dan belum mendapat penetapan berupa surat keputusan (SK) Bupati.
Secara rinci 481 bidang tanah tersebut terdiri dari tanah dengan status milik warga, kas desa, jalan dan bidang lainnya seperti milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Khusus untuk tanah milik BBWSBS tersebut berupa tanggul, talud atau aliran sungai.
Dilihat dari letak tanah terkena proyek pembangunan JLT berada di lima desa di dua kecamatan. Rinciannya, di Desa Plesan dan Desa Celep, Kecamatan Nguter. Sedangkan tiga desa lainnya di Desa Manisharjo, Desa Mojorejo dan Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari.
“DPUPR Sukoharjo sudah melakukan tahapan awal sosialisasi mengenai rencana Pemkab Sukoharjo membangun JLT. Salah satu materi yang kami sampaikan yakni terkait pengadaan tanah dimana tanah tersebut berada di wilayah lima desa dan dua kecamatan,†ujarnya.