YOGYA, KRJOGJA.com - Disamping keuntungan besar yang bisa diperoleh, industri tambang juga menyimpan faktor risiko yang besar pula. Mulai dari perkara keamanan, pengembangan teknologi, kebutuhan investasi yang masif, serta kondisi geografis yang menantang.
Hal tersebutlah, yang menurut Muchlis, Tax Manager Freeport, membuat wajar jika industri tambang di Indonesia dikuasai oleh pemain besar. Layaknya Freeport di Papua dan Newmont di Nusa Tenggara.
"Dan karena itulah, butuh kepastian investasi untuk mitigasi resiko. Termasuk untuk menghadapi harga komoditas yang fluktuatif," ungkap sang tax manager yang juga alumni akuntansi UGM, dalam Seminar Tambang di Auditorium Fisipol UGM, Kamis (09/03/17).
Fenomena tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di seluruh dunia. Muchlis menyebutkan data dari Majalah Gold Council bahwa 30% produk tambang dunia diproduksi hanya oleh sepuluh perusahaan. Â
Dan semakin lama, jumlahnya semakin sedikit karena adanya merger dan akuisisi. Aksi bisnis tersebut, dilakukan perusahaan tambang agar makin kompetitif di tengah kondisi global yang tak menentu.
Fenomena tersebut, menurut Ir Josaphat Rizal Primana, Direktur ESDM dan Pertambangan Bappenas RI, selayaknya disikapi secara arif. Di satu sisi, menjadi wajar jika Indonesia meminta jatah atas pendapatan Freeport dan divestasi saham yang lebih besar untuk pendapatan negara.
"Tapi di sisi yang lain, kita harus lihat lebih jauh daripada itu. Tentang kooperasi, niat baik, dan transparansi agar investasi dan teknologi Freeport dapat menghadirkan kesejahteraan sosial dan bukan bagi sebagian elit pemerintah saja. Karena kita puluhan tahun sudah punya BUMN dan coba divestasi. Dan hasilnya belum maksimal," pungkas Rizal. (MG-21)
