SLEMAN (KRjogja.com) - Anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) terus menurun setiap tahunnya dari Rp 40 menjadi Rp 39 triliun.Â
Penurunan anggaran ini menuntut kementerian untuk memangkas anggaran operasional demi tetap mempertahankan alokasi dana beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu.
"Kami akan mengalokasikan beasiswa sebanyak 80 ribu sepanjang tahun 2017 dari yang sebelumnya 60 ribu. Ini suatu perjuangan yang harus kita lakukan, meskipun anggaran turun tapi jumlah beasiswa harus terus naik,†ujar Menristek Dikti Mohamad Nasir dalam pertemuan bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (30/01/2017) di Grha Sabha Pramana UGM.
Nasir menjelaskan jumlah keseluruhan beasiswa yang diberikan oleh Kemristek Dikti selama ini tetap sama, yaitu sebanyak 60 ribu beasiswa per tahun. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, alokasi beasiswa ke masing-masing perguruan tinggi menjadi berkurang karena sebagian beasiswa harus dialokasikan ke perguruan tinggi yang baru.
“Dulu alokasinya sebesar 60 ribu beasiswa untuk 82 perguruan tinggi. Dengan penambahan PTN baru maka menjadi 60 ribu beasiswa dibagikan kepada 122 perguruan tinggi. Alokasi per perguruan tinggi semakin kecil karena jumlah pembaginya semakin besar,†jelas Nasir.
Guna mengatasi persoalan ini, menurut Nasir, rasionalisasi anggaran menjadi satu-satunya cara untuk tetap mempertahankan jumlah beasiswa bagi mahasiswa. Melalui rasionalisasi ini, Kemristek Dikti mampu menambah jumlah beasiswa yang akan diberikan pada tahun 2017. Selain menambah jumlah beasiswa bagi mahasiswa, tahun ini Kemristek Dikti juga akan menambah besaran dana untuk penerima Bidik Misi dari Rp 600 ribu per orang menjadi Rp 650 ribu.
Peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi masih menjadi hal yang sulit mengingat pemerintah masih memprioritaskan pembiayaan sekolah dasar dan menengah. "Dilihat secara makro, kalau dari skala prioritas memang menyelesaikan sekolah dasar dan menengah menjadi wajib bagi negara. Karena itu alokasi anggaran pun masih ditekankan ke sana,†ucapnya. (*)
