JAKARTA (KRjogja.com) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan program wajib belajar 12 tahun akan terus berjalan dan negara tetap memenuhi kewajibannya untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP.
Hal itu dikatakan Muhadjir menanggapi polemik yang berkembang di media sosial terkait dengan isu kebijakan sekolah gratis akan dicabut oleh pemerintah.
Justru saat ini, kata dia, pemerintah tengah gencar-gencarnya mengalokasikan anggaran untuk memperkecil kesenjangan akses pendidikan kalangan kurang mampu. Sehingga untuk siswa-siswa kurang mampu tak hanya gratis tetapi juga memperoleh tambahan dana melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Jadi tidak benar pemerintah mau lepas tangan. Tidak ada rencana mencabut sekolah gratis itu,†ujar Muhadjir dalam siaran pers diterima Okezone, Jumat (20/1/2017).
Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan pihaknya ingin menggali potensi masyarakat yang akan berpartisipasi dalam pendidikan melalui komite sekolah. Biaya pendidikan yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kata dia, masih bersifat terbatas untuk memenuhi kebutuhan minimum sekolah. Diperlukan alokasi anggaran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat agar sekolah-sekolah semakin kuat dan berkualitas.
Namun demikian, biaya pendidikan tidak boleh memberatkan orang tua siswa. Ia dengan tegas melarang komite sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa.
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa tetapi untuk menggali dana dari luar, seperti alumni, CSR, maupun individu dan unsur masyarakat lain yang tidak mengikat. (*)
