SOLO (KRjogja.com) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta kepada semua pihak untuk melaporkan hal sekiranya ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia dan muncul di sekitarnya. Seperti ormas yang ingin mendirikan negara komunis atau negara Islam.
"Semua daerah harus bersatu ikut mengamankan negeri ini," katanya kepada wartawan di Universitas Muhammadiiyah Surakarta (UMS), Selasa (17/01/2017).
Menurutnya, konstitusi Indonesia sudah jelas. "Kita boleh berbeda pendapat tapi jika ada yang ingin mendirikan negara komunis, negara Islam, itu tidak sesuai konstitusi. Ormas yang bertentangan dengan konstitusi harus dibubarkan. Semua pihak dari lurah hingga menteri harus ikut mengawasi ini," kata Zulkifli Hasan.
Perbedaan pendapat dengan pemerintah silakan, tapi harus dengan syarat demokrasi yang sudah disepakati yakni sesuai dengan Pancasila. Melakukan demo atau menggalang kekuatan boleh asal tidak anarkis. Sebab jika sudah melakukan tindakan anarkis, sudah melanggar Undang-Undang (UU). MPR setuju jika ada ormas yang langgar UU untuk dibubarkan.
Ia menyatakan aturan di Indonesia juga tidak memperbolehkan ormas asing masuk. Sebab Indonesia adalah negara beradab yang memiliki konstitusi. Sampai saat ini ia mengaku belum mengetahui keberadaan ormas asing, tapi peraturan di Indonesia tidak memperbolehkan hal itu. "Kita mau buka warung di negara lain saja susah setengah mati. Jadi kita juga harus melarang ormas asing," tambahnya.
Zulkifli Hasan belum tahu pasti soal info adanya ormas Islam, termasuk info adanya 10 juta tenaga kerja asing di Indonesia. Tapi semua pihak harus waspada. Dalam kuliah umumnya, Zulkifli mengingatkan nilai-nilai luhur Pancasila semakin luntur. Nilai-nilai kehidupan telah diganti dengan media sosial.
Sementara Rektor UMS, Prof Bambang Setiadji, menyoroti masalah ekonomi, dimana Indonesia harus mewaspadai Cina."Hati-hati dengan Cina, lebih baik kerjasama dengan Jerman. Cina memiliki modal besar dan tenaga kerja besar tidak akan cocok dengan Indonesia, sedangkan Jerman memiliki modal besar tapi tenaga kerja lebih sedikit jadi cocok untuk Indonesia," katanya. (Qom)
