Meski Anut Pasar Bebas, Pasar Indonesia Harus Terkendali

Photo Author
- Selasa, 14 Juni 2016 | 10:25 WIB

SEMARANG (KRjogja.com) - Masyarakat sangat berharap pemerintah mengambil tindakan sesegera mungkin agar harga sembako di bulan Ramadan dan saat Idul Fitri ini bisa menurun signifikan. Operasi pasar dan pengawasan distribusi harus menjadi bagian yang sering dilakukan pemerintah hari-hari ini agar harga sembako tidak meroket terus.

Harapan tersebut terlontar lewat Talk Show "Menyediakan Sembako Murah di Bulan Ramadan" dengan pembicara Wakil Rektor II Unimus Dr Sri Rejeki SKp MKep SpMat Dekan Fakultas Ekonomi Unimus Dr Hardiwinoto Msi, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi SSos dan Kepala Diperindag Kota Semarang Nurjanah SH MH di kampus Unimus, Senin (13/6).

Dari pantauan harga ke sejumlah pasar di kota Semarang baik yang dilakukan DPRD Kota Semarang maupun Diperindag Kota Semarang belum lama ini diketahui memang terjadi sejumlah kenaikan komoditas sembako, meski tidak semua jenis sembako naik, seperti beras relatif stabil mengingat dua bulan lalu baru saja masa panen padi. Namun karena terkendala sejumlah aturan di antaranya operasi pasar bisa dilakukan kalau komoditas tertentu hilang di pasaran, pemerintah-pun tidak bisa leluasa melakukan operasi pasar.

"Yang bisa dilakukan pemerintah misalnya memotong atau memperpendek mata rantai distribusi dari produsen ke konsumen sehingga harga bisa ditekan. Juga banyak melakukan aksi pasar murah atau bazaar selama Ramadan melibatkan berbagai perusahaan sponsor agar bisa pula menekan harga. Operasi pasar tidak bisa dilakukan terus menerus di suatu tempat dan jumlah pasar di Semarang cukup banyak yaitu 16 pasar tradisional serta pasar pasar modern" ujar Supriyadi.

Sedangkan Dr Hardiwinoto menyatakan operasi pasar hanyalah solusi jangka pendek karena hanya satu dua hari setelah operasi pasar, harga naik lagi. Untuk perbaikan jangka panjang perlu perbaikan mekanisme distribusi dan melibatkan aparat keamanan untuk menyelidik tempat-tempat penyimbunan barang dan lain-lain. Menurutnya Indonesia menganut asas pasar bebas, tetapi tetap harus menjadi pasar yang terkendali seraya tidak mengikuti arah liberalisme total. (Sgi)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Perlu 7 Pilar Fondasi Sistematik Kinerja Aset

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:20 WIB

Lagi, Dr Sihabul Millah Pimpin IIQ An Nur Yogyakarta

Sabtu, 20 Desember 2025 | 20:30 WIB

UMJ Perlu Melangkah ke Universitas Kelas Dunia

Selasa, 16 Desember 2025 | 09:15 WIB
X