Krjogja.com - SLEMAN – Direktur Caksana Institute, Wasingatu Zakiyah, menyoroti praktik alih fungsi lahan yang berlangsung begitu drastis. Menurutnya, pesatnya perubahan penggunaan lahan merupakan ruang potensial bagi praktik korupsi terselubung.
"Di daerah saya, dulu ada plang bertulis 'tanah untuk anak cucu kita'. Tiba-tiba, plang itu hilang. Satu dua tahun sudah jadi properti semua. Gila-gilaan," papar Zakiyah dalam sesi diskusi Pendidikan Antipolitik dan Integritas di Fakultas Hukum UGM, Selasa (12/8).
Baca Juga: Sragen Pertahankan Gelar Kabupaten Layak Anak Kategori Utama
Peneliti sekaligus pengajar senior itu mengungkap beberapa data KPK soal konversi lahan di desa. Misalnya saja, ia mempertanyakan bagaimana penguasaan lahan perkebunan oleh rakyat yang luasnya hanya berkisar satu persenan. Sementara, perusahaan asing bahkan bisa menguasai hingga 95%.
Korupsi di sektor lahan perkebunan dalam temuannya berlangsung begitu hebat. Namun, ia menyadari bahwa masalah ini dikelindani oleh berbagai dimensi. Politik, hukum, kekuasaan, serta pelbagai kepentingan turut menyumbang suburnya praktik korupsi di sektor tersebut.
"Kita akan bergerak atau diam saja? Kita punya media sosial. Mari gunakan, meski itu selemah-lemahnya iman," tuntut Zakiyah.
Baca Juga: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bantul Gelar Pemeran Foto di Pantai Cangkring
Baginya, aksi nyata di lapangan merupakan hal paling vital. Menurutnya, para koruptor pun sejatinya punya pengetahuan yang mumpuni soal aturan hukum. Namun, pengetahuan mereka justru disalahgunakan untuk merugikan negara.
"Kurang apa mahasiswa hukum hapal Pasal 2 UUD 1945. Semua hapal!" tegasnya lantang. (*)
