FH UAJY Gelar Seminar Nasional Kemandirian Hukum Indonesia

YOGYA, KRJOGJA.com - FH UAJY Gelar Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Hukum Indonesia” Indonesia sebagai negara hukum untuk mencapai supremasi hukum adalah suatu keharusan. Cita-cita untuk mencapai kemandirian hukum secara nasional juga semestinya bisa untuk diwujudkan meskipun harus melalui proses yang panjang. 

Negara Indonesia sendiri belum mandiri secara hukum masih banyak regulasi yang masih mengacu pada hukum Negara Belanda, padahal Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya  mempunyai produk hukum sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Dr. Gregorius Sri Nurhartanto S.H, L.LM ketika membuka Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Hukum di Indonesia” yang diadakan pada hari Sabtu (8/9) di Auditorium  Kampus 3 Gedung Bonaventura UAJY. 

"Melalui seminar yang dihadiri oleh berbagai mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu  ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran mereka untuk turut aktif berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi mengenai hukum di Indonesia," kata Idaman Jaya Ketua Panitia Seminar Nasional Pekan FH UAJY.  

Seminar yang dihadiri oleh 200 peserta ini menghadirkan 4 pembicara yaitu Dr. Anwar Usman S.H, M.H (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI), Prof Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Firman Jaya Daeli S.H (Mantan Anggota DPR RI Komisi III & Perumus UU KPK dan UU Polri) dan Dr. Hyronimus Rhyti S.H L.LM (Dosen UAJY). 

Nurhartanto selaku Rektor UAJY menyatakan bahwa Indonesia kadang menyalahgunakan arti sebenarnya hukum. Contoh dari salah arti tersebut adalah mengenai kewajiban dan hak. 

"Kalau di Indonesia rights and obligation itu diterjemahkan oleh hak dan kewajiban tetapi sebenarnya adalah kewajiban dan hak yaitu bahwa kewajiban harus diutamakan terlebih dahulu,” jelas Nurhartanto. (*)