KRjogja.com - BANTUL - Penguatan integritas aparatur pemerintah desa antikorupsi penting dilakukan secara berkelanjutan. Melalui peningkatan integritas aparatur pemerintah ini, desa antikorupsi diharapkan mampu menjadi teladan dan rujukan bagi pemerintah desa lainnya dalam pencegahan perilaku korupsi. Upaya ini harus dilakukan di tengah berbagai kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa belakangan ini.
Hal tersebut ditegaskan oleh Dr. Sumaryati, M.Hum. selaku Ketua Tim Peneliti Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dalam upaya penguatan dan peningkatan integritas aparatur pemerintah desa Maos Lor, Maos, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) yang berpredikat desa antikorupsi.
Tim Peneliti UAD beranggotakan Suyitno, M.Pd dan Prof. Dr. Fithriatus Shalihah dibantu Juwita Sukmaningsih dan Aprilia Setianingsih. Mereka melakukan penelitian berjudul “Pendekatan Epistemologi implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas (KPZI) untuk penguatan integritas Pemerintah Desa Antikorupsi.” Pemerintah Desa Maos Lor menyambut dan menyikapi positif penelitian ini.
Baca Juga: Kuatkan Desa, Ekonomi Kreatif dan Pancasila
Sumaryati dalam sambutannya mengucapkan selamat dan mengapresiasi capaian Pemerintah Desa Maoslor sebagai Desa Antikorupsi terbaik ke-3 tingkat nasional 2023. Penelitian yang dilaksanakan Senin-Selasa 29-30 Juli 2024 lalu ini didukung penuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) anggaran 2024/2025 dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UAD.
"Agenda utama adalah pengumpulan informasi, data dan dokumen," ujarnya, saat memaparkan hasil penelitian di Kampus Utama UAD Jalan Jenderal TNI Achmad Yani (Ringroad Selatan), Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (5/8/2024).
Saat itu, kegiatan dihadiri 25 peserta termasuk Camat Maos Agus Supriyono, S.Sos, M.Si, Kepala Desa (Kades) Maos Lor Mukti Iriadi, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Maos Lor Masngudi beserta jajarannya, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Maos Lor Eni Suprapti, seluruh perangkat Desa Maos Lor, para kepala dukuh, perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan perempuan.
Sumaryati menuturkan, salah satu strategi penguatan integritas desa antikorupsi adalah memperkuat desa antikorupsi sebagai kawasan zona integritas.
Dijelaskan Sumaryati, penelitian bertujuan menggali dan menganalisis implementasi aspek-aspek kebijakan zona integritas di desa antikorupsi dari pendekatan epistemologi. "Yaitu dianalisis dasar pelaksanannya, tahapan dan metodenya serta kebenarannya," ungkapnya.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari ketua peneliti, dilanjutkan sambutan dari Camat Maos dan terakhir sambutan dari Kades Maos Lor.
Baca Juga: Rakor SPBE 2024: Luncurkan Arsitektur SPBE untuk Transformasi Digital Pendidikan
Setelah sambutan dilanjutkan dengan pengantar wawancara dan diskusi dengan pemaparan pengantar tentang kebijakan pembangunan zona integritas, penjelasan instrumen penelitian dan tata cara teknis pengumpulan data.
Kemudian kegiatan pengumpulan dokumen penelitian dan konfirmasi informasi dan data yang diberikan, diakhiri dengan penutup dan isian kesan dan pesan.
Agus menyatakan, bahwa Kecamatan Maos terdiri dari 10 Pemerintah Desa dengan Maos Lor yang pertama disahkan sebagai desa antikorupsi, bahkan pada tahun 2023 ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai desa antikorupsi terbaik peringkat 3 nasional. "Hal ini karena penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatannya, guna mendukung terwujudnya clean and clear government," ucapnya.