Krjogja.com - SLEMAN - Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM menginisiasi Bulaksumur Roundtable Forum untuk membahas isu-isu mendesak terkait pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dialog nasional tersebut akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024 di Balai Senat UGM.
Dialog ini akan fokus pada reorientasi desentralisasi dan otonomi daerah serta pembangunan ekonomi dalam konteks tantangannya terhadap pembangunan berkelanjutan. Forum ini juga merupakan bagian dari inisiatif CoPPS (Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability).
Ian Agisti, Program Lead CoPPS menyampaikan, CoPPS bertujuan untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong dan mengintegrasikan inisiatif keinginan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia. Dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa, CoPPS akan fokus pada sektor ekonomi hijau dan biru.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi hijau dan biru. CoPPS percaya bahwa pendekatan kedua ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada empat bidang utama: energi, teknologi, pangan, dan pariwisata. masing-masing daerah akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unik dari setiap wilayah di Indonesia,” ungkapnya pada wartawan dalam temu media, Rabu (7/8/2024).
Hasrul Hanif, Dosen Politik dan Pemerintahan UGM, menambahkan isu ekonomi hijau Indonesia menemukan dilema karena satu sisi, melalui Enhanced Nationally Ditentukan Kontribusi (ENDC) Indonesia, pemerintah menjanjikan target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri atau 43 ,20 persen bila ada dukungan internasional pada tahun 2030. Di sisi lain, kebijakan ekonomi Indonesia berupaya untuk keluar dari jebakan middle income trap yang masih bertumpu pada ekstraksi mineral dan batubara.
Dalam edisi pertama nanti, akan hadir nara yakni sumber Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno hingga kepala-kepala daerah termasuk Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Tito dan Pratikno akan memaparkan materi seturut kebidangan serta keilmuan yang dimiliki.
“Pemerintah optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada tahun 2024, melalui tiga mesin, yaitu: produktivitas tinggi, memperbesar investasi, dan meningkatkan ekspor. Pada tahun 2023, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Migas sebesar Rp 117 triliun dan sektor Minerba sebesar Rp 173 triliun. Dalam banyak kasus, upaya untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi tidak jarang justru menghasilkan masalah lingkungan akibat alih fungsi lahan, konsumsi energi yang tinggi yang sebagian besar masih ditopang oleh batubara, serta peningkatan emisi dan polusi,” tandasnya.
Hanif menyebutkan perlunya reorientasi dan transformasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah 25 tahun diterapkan. Hal ini penting mengingat tantangan dan solusi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim bersifat saling terkait dan dampaknya melintasi batas-batas administrasi serta kategori global-lokal.
“Arah baru desentralisasi dan otonomi daerah harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, dalam mendorong kemiskinan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal. Kolaborasi menjadi kunci agar praktik desentralisasi dan otonomi daerah dapat bermuara pada kesetaraan sosial masyarakat yang sejahtera (social keberlanjutan); pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berorientasi jangka panjang; serta melestarikan dan melindungi lingkungan dari degradasi dan kerusakan yang eksesif (kelestarian lingkungan hidup)," pungkas dia. (Fxh)