YOGYA - Pemerintah memberikan dukungan fiskal melalui belanja negara untuk sejumlah program strategis. Belanja negara di DIY sampai triwulan III 2023 telah menghadirkan dukungan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek yaitu melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta mengatakan peranan fiskal terhadap penghapusan kemiskinan ekstrim antara lain melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Terdapat pada 4 kabupaten di wilayah DIY dengan total jumlah KPM 18.933 KK.
"Support fiskal pun dilakukan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama peningkatan jumlah rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis Masyarakat yang dikelola Kementerian PUPR. Alokasinya sebesar Rp909,92 miliar dengan realisasi sampai dengan akhir September 2023 sebesar Rp571,03 miliar atau 62,76% dari pagu," tuturnya di Yogyakarta, Minggu (12/11/2023).
Baca Juga: Konsumen Semakin Tenang dengan Layanan Warranty Astra Peugeot
Agung menyampaikan peranan fiskal terhadap penurunan prevalensi stunting di DIY antara lain melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/K) pada Kemenkes, Kemenag, BPOM, dan BKKBN antara lain untuk Data dan informasi kesehatan, peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelaksanaan pelatihan kesehatan, Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Pengawasan Obat dan Makanan, fasilitas pelayanan KB, dan pelatihan percepatan penurunan stunting.
"Peranan fiskal melalui Tranfers Ke Daerah untuk penurunan prevalensi stunting berupa alokasi Dana Desa pada Bidang Pembangunan Daerah dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat," tandasnya.
Lebih lanjut, Agung menambahkan support Fiskal untuk pengendalian Inflasi DIY dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan dan dukungan penyediaan saluran distribusi berupa konektivitas jalan dan sumber daya air serta pemberian bantuan ternak kepada masyarakat. Dampak langsungnya berupa output untuk Kawasan padi seluas 300 HA, Kawasan padi kaya gizi seluas 500 HA, Kawasan bawang merah 50 unit, Kawasan aneka cabai 60 unit, ternak ruminansia perah dengan target output 20 ekor, ternak ruminansia potong dengan target output 1.475 ekor, serta ternak unggas dan aneka ternak 26.000 ekor.
Baca Juga: Goenawan Mohamad: Kesetiaan, Suara, Kedudukan, Kini Semua Bisa Dibeli
"Sedangkan alokasi APBN dalam rangka mendorong peningkatan investasi di wilayah DIY terdapat pada Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemenag, Kemendikbudristek yang digunakan untuk membiayai berbagai infrastruktur Jalan/Irigasi/Jaringan, Bendungan, Sarpras Pasar, Embung, dan Air Baku (Prioritas Nasional), pelayanan kesehatan maupun prasarana Pendidikan," ungkap Agung.
Sementara itu, Agung mengungkapkan Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dirasakan langsung masyarakat antara lain melalui bantuan perlindungan sosial (perlinsos), bantuan pendidikan serta pembanguan infrastruktur. Program perlindungan sosial dari Pemerintah diantaranya berupa Kartu Prakerja yang telah diterima 11,19 ribu peserta, Program Keluarga Harapan yang telah diterima 596,11 ribu keluarga penerima manfaat, bantuan sembako yang telah dimanfaatkan 31,84 ribu penerima manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 1,29 juta peserta.
Program bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditargetkan diterima oleh 1.592 mahasiswa, Program Penerima BOS (Kemenag) ditargetkan diterima oleh 27.567 penerima, dan Progam Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan target penerima pada sebelas Lembaga. Pembangunan Infrastruktur digunakan antara lain pembangunan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi, jalan, bendungan, irigasi, SPAM, persampahan. (Ira)
