Krjogja.com Bali - Bank BPD DIY terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Kepercayaan ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI yang menunjuk Bank BPD DIY sebagai salah satu bank penyalur resmi KIPK.
Melalui program ini, Bank BPD DIY siap menghadirkan akses permodalan yang lebih terarah, efisien, dan inklusif bagi pelaku industri padat karya khususnya UMKM. Program KIPK merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat industri padat karya yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Skema ini menawarkan plafon pinjaman mulai Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan tenor maksimal delapan tahun serta fasilitas subsidi bunga sebesar 5 persen dari pemerintah.
Baca Juga: HUT Ke-56 Bank Bapas 69, Diadakan Beberapa Jenis Kegiatan
Komitmen Bank BPD DIY ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kemenperin pada acara Sosialisasi Program KIPK di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (4/9). PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, bersama Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Tri Supondy.
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, mengatakan industri padat karya tidak hanya berperan penting sebagai penggerak ekonomi daerah, tetapi juga menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Karena itu, pihaknya berkomitmen mendukung industri padat karya dengan menghadirkan pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan pelaku usaha.
“KIPK ditujukan bagi industri padat karya dengan minimal 50 pekerja. Namun, melihat kondisi di DIY yang didominasi UMKM dengan jumlah pekerja di bawah 50 orang, kami mengusulkan agar batas minimal dapat diturunkan menjadi 20 hingga 25 pekerja. Dengan demikian, manfaat subsidi bunga bisa lebih dirasakan pelaku UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Santoso.
Baca Juga: Gegara Ini, Suarez Kena Masalah Lagi
Santoso menambahkan, Bank BPD DIY akan segera menyusun SOP, memetakan sektor prioritas, serta mengintensifkan sosialisasi program KIPK melalui asosiasi pelaku usaha seperti Kadin dan HIPMI. Dengan langkah ini, program KIPK diharapkan dapat tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi di DIY ke depan.
Bank BPD DIY ditetapkan sebagai salah satu dari 13 bank penyalur KIPK dengan target penyaluran tahun 2025 sebesar Rp20 miliar. Produk pembiayaan ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha di sektor industri padat karya, meliputi pakaian jadi dan tekstil, furnitur, kulit dan produk kulit, alas kaki, makanan dan minuman non-alkohol, serta mainan anak.
“Kami optimistis program KIPK tidak hanya memperkuat daya saing pelaku industri di DIY, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegas Santoso.
Baca Juga: Meriahkan Maulid Nabi, Masjid Raudlatul Jannah Gelar Shalawatan Bersama Ponpes Krapyak
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kesempatan yang sama menegaskan KIPK merupakan program prioritas pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja.
"Kredit Industri Padat Karya didesain untuk mendukung peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru, serta modal usaha bagi pelaku IKM. Dengan subsidi bunga 5 persen, kami berharap industri padat karya dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Agus.
Bank BPD DIY berkomitmen terus berinovasi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun pelaku usaha agar kehadiran KIPK benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
