JAKARTA - Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang terus digali potensinya oleh Indonesia karena akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.
Dalam State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia dalam ekonomi syariah global.
Kekuatan utama berada pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk memperkuat sektor halal food, keuangan syariah, serta media dan rekreasi.
Baca Juga: Ini Dia Jadwal Pemadaman Lisrik Pada 09, 10, 15, 22 Oktober 2025 DIY, Mungkin Ada di Wilayahmu?
Di sektor pakaian misalnya, demand atau kebutuhan akan pakaian muslim konsumsinya sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 289 triliun. Kemudian, di industri makanan-minuman ini Indonesia satu-satunya negara yang menjalankan syariah full compliance karena kalau di Indonesia yang halal wajib. Nah, ekonomi industri makanan-minuman termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya adalah 109 miliar dolar AS atau Rp 1000 triliun.
“ Jadi kalau ini kita terus dorong syariah compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi PR kita bersama,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta, Rabu (8/10).
Di dalam negeri, kinerja ekonomi syariah menunjukkan tren positif dan potensi yang besar. Dapat dilihat dari pangsa usaha syariah dalam PDB yang terus meningkat, produk halal tersertifikasi melonjak pesat, ekspor produk halal semakin kompetitif, dan aset keuangan syariah tumbuh konsisten hingga lebih dari Rp 10 ribu triliun pada 2025.
“Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045. Fokusnya adalah memperkuat peran keuangan syariah, mengoptimalkan dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, memperkuat industri halal dan UMKM, serta membangun regulasi dan kelembagaan yang lebih kokoh,” jelas Airlangga.
Lebih lanjut, dalam memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif, diperlukan beberapa strategi komprehensif untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal.
Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank.
Penyaluran KUR Syariah selama 10 tahun terakhir (2015-2025) telah mencapai Rp 75 triliun untuk 1,3 juta debitur dan realisasi Bank Bullion sejak peluncurannya pada Februari 2025 sudah mencapai total 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.
“Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu satu tahun bisa memproduksi hampir 110 ton emas, sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren. Kalau pesantren menyimpan atau menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing ekonomi global, yang nilainya selalu tinggi, recession proof, dan turbulent proof adalah emas. Hal ini yang perlu terus kita dorong,” papar Airlangga.
Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) tentang perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia.
