Krjogja.com, SLEMAN - Kinerja APBN DiY tumbuh solid dan menunjukkan tren yang positif sampai dengan 31 Juli 2023. Kinerja APBN yang positif dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan dapat menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Agung Yulianta mengatakan dari sisi Penerimaan Negara, realisasi Pendapatan dan Hibah yang tercatat Rp4,76 triliun atau 59,17 persen dari target. Pendapatan dan Hibah tumbuh 5,78 persen (yoy). Penerimaan Perpajakan memberikan andil yang besar sebesar Rp 3,5 triliun.
"Penerimaan tersebut tumbuh signifikan 4,95 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2022 pada periode yang sama. Kenaikan terbesar disumbang penerimaan PPN l5 28,45% yoy. Sedangkan PPN Impor mengalami sedikit penurunan, dikarenakan belum terulangnya import atas bahan baku seperti tahun sebelumnya," kata Agung dikantornya, Rabu (23/08/2023).
Baca Juga: 17 Ribu Warga Yogyakarta Bergembira, Pesta Rakyat Simpedes Yogyakarta Sukses Digelar
Agung menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp95,3 miliar atau tumbuh 8,15% yoy. Kenaikan tersebut dipengaruhi kenaikan PNBP lainnya sebesar Rp118,28 atau tumbuh 52,87% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi terbesar PNBP Lainnya ditopang oleh realisasi Pendapatan Biaya Pendidikan Rp55,81 miliar, Pendapatan Pelayanan Pertanahan Rp37,34 miliar dan Pendapatan Penerbitan STNK Rp32,59 miliar.
"Realisasi Pendapatan BLU terkontraksi -2,43% yoy,. Pertumbuhan negatif 49,7% pada Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan menjadi faktor signifikan penurunan realisasi Pendapatan BLU,," imbuhnya.
Baca Juga: Masyarakat Bersaldo di Bawah Rp 1 Juta Kerek Belanja, Tabungan Auto Berkurang
Dari sisi Pengeluaran Negara, Agung menyatakan realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp12,49 triliun atau 55,92 persen dari alokasi APBN. Realisasi Belanja Negara tersebut tumbuh 4,54% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi Belanja Negara di DIY sampai dengan 31 Juli 2023 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5,96 triliun atau 48,79 persen dari pagu dan TKDD sebesar Rp6,52 triliun atau 64,54 persen dari pagu.
Komponen Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan 5,32% yang dipengaruhi kinerja belanja barang tumbuh 23,44% . Sedangkan komponen belanja modal terealisasi Rp. 1 triliun. Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 6,53 triliun.
Baca Juga: Gilga Sahid Goyang Paskibraka Karanganyar
"Realisasi penyaluran DBH Rp106,27 miliar atau 40,29 persen dari pagu anggaran Rp263,78 miliar, DAU Rp3,36 triliun atau 62,44 %, DAK Fisik Rp98,86 Miliar atau 23,75 %, DAK Non Fisik Rp1,35 triliun atau 72,14 %, Dana Keistimewaan Rp1.088,72 miliar atau 76,67% , Dana Insentif Daerah Rp120,08 miliar atau 50%, dan Dana Desa Rp405,05 miliar atau 77,33%," tuturnya.
Berbagai tantangan seperti fluktuasi ekonomi global dan perubahan kondisi pasar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi masyarakat dari dampak negatif. APBN akan terus bekerja keras menjadi shock absorber untuk menjaga kesejahteraan rakyat. (*)