Krjogja.com - SLEMAN - Kinerja APBN di DIY menunjukkan tren yang positif sampai dengan 30 Juni 2023 atau triwulan 2023. Realisasi APBN di DIY pada triwulan II 2023 ini tumbuh signifikan di tengah tantangan ekonomi global.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Agung Yulianta mengatakan ari sisi Penerimaan Negara, realisasi Pendapatan dan Hibah yang tercatat Rp 4,02 triliun atau 50,02 persen dari target.
Pendapatan dan Hibah tumbuh 2,71 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan Penerimaan Perpajakan memberikan andil besar kinerja Pendapatan dan Hibah Rp 3 triliun.
"Penerimaan pajak tumbuh signifikan 4,33 persen jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2022 pada periode yang sama. Kinerja penerimaan perpajakan secara keseluruhan pada periode Januari 2023 sampai Juni 2023, ditopang pertumbuhan pajak pertambahan nilai 32,46 persen. Sedangkan Pendapatan Pajak Penghasilan sebagai penopang utama penerimaan perpajakan mengalami penurunan 7,76 persen dari tahun sebelumnya," tuturnya di Sleman, Rabu (26/7/2023)
Agung menyampaikan beberapa faktor yang mendukung peningkatan kinerja penerimaan perpajakan antara lain adanya dampak dari kebijakan UU HPP termasuk didalamnya tarif PPN 11 persen, adanya tren positif kunjungan wisatawan ke DIY.
Sedangkan penerimaan cukai membukukan pendapatan Rp 348,95 miliar atau tumbuh 20,23 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan cukai tahun 2022 pada periode yang sama.
"Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sampai dengan akhir Juni 2023 mencatat pendapatan Rp1,02 triliun dengan capaian 52,10 persen dari target. Sedangkan realisasi pendapatan BLU hingga akhir Juni 2023 terkontraksi 12,99 persen (yoy) dan sebagian besar realisasi pendapatan BLU ditopang dari jasa rumah sakit dan layanan Pendidikan," paparnya.
Dari sisi Pengeluaran Negara, Agung menyatakan realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp 10,51 triliun atau 47,27 persen dari alokasi APBN. Realisasi Belanja Negara di DIY sampai dengan 30 Juni 2023 terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 4,96 triliun atau 40,94 persen dari pagu dan TKDD sebesar Rp5,54 triliun atau 54,85 persen dari pagu.
"Komponen Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan 11,17 persen yang dipengaruhi kinerja belanja barang tumbuh 36,20 persen dan kinerja belanja pegawai tumbuh 11,11 persen karena adanya penyaluran gaji ke-13. Sedangkan komponen belanja modal mengalami penurunan 21,76 persen yang dipengaruhi oleh turunnya realisasi belanja modal pada Kementerian PUPR yang mencapai Rp494,76 miliar atau 52,89 persen dibanding periode Juni 2022," terangnya.
Lebih lanjut Agung menyebut kegiatan yang mengalami kelambatan realisasi adalah Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya serta Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai. Dari total pagu Rp2.846,68 miliar belanja modal, sejumlah Rp2.125,74 miliar (74,76 persen) sudah dikontrakkan.
"Belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3,43 triliun dengan total penyerapan anggaran sampai dengan semester I 2023 mencapai Rp1,15 triliun atau 33,6 persen dari pagu dan rata-rata progress fisik 45,26 persen," imbuh Agung.
Sementara itu komponen TKDD terealisasi Rp5,54 triliun atau 54,85 persen dari pagu dan keseluruhan TKD sudah dilakukan penyaluran. Kinerja penyaluran transfer Dana Alokasi Umum yang merupakan penopang utama kinerja TKD mengalami penurunan 3,41 persen.
Realisasi penyaluran Dana Insentif Fiskal/Dana Insentif Daerah tumbuh signifikan sebesar 44,63 persen, sedangkan realisasi penyaluran Dana Keistimewaan dan Dana Desa masing-masing tumbuh 3,10 persen dan 2,30 persen dibanding akhir Juni 2022. (Ira)
