Krjogja.com - SLEMAN – Penguatan sinergi digitalisasi keuangan daerah kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Arah kebijakan tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY, Rabu (3/12), yang membahas evaluasi kinerja 2025 sekaligus rencana aksi tahun 2026.
Baca Juga: Polsek Banguntapan Ringkus Pencuri Motor dan Pencuri Uang Infak
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta itu dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo, Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad, perwakilan Kemendagri, serta jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-DIY. Forum ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat implementasi transaksi pemerintah daerah secara digital.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, melaporkan digitalisasi keuangan daerah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan publik hanya dapat dicapai apabila proses transaksi keuangan dikelola secara transparan melalui sistem yang terintegrasi.
Made memaparkan capaian implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Tahun 2025. Sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, seperti meningkatnya jumlah kanal digital yang digunakan pemda, perbaikan kinerja transparansi, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, transaksi non tunai di masyarakat juga terus menunjukkan pertumbuhan.
Baca Juga: Christmas Movement, Bagikan 300 Paket Sembako di Bantul
Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, memaparkan perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di DIY. Pada ajang Championship TP2DD 2025, Kota Yogyakarta meraih tiga penghargaan, sementara Provinsi DIY mendapatkan dua penghargaan. Secara keseluruhan, lima dari enam TP2DD di DIY berhasil meningkatkan skor IETPD.
“Ada empat strategi utama yang akan menjadi fokus dalam meningkatkan kinerja digitalisasi keuangan daerah. Di antaranya mendorong percepatan belanja daerah dan peningkatan local tax ratio, memperkuat kelembagaan TP2DD, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengoptimalkan fungsi monitoring dan koordinasi,” tutur Sudibyo.
Secara daring, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Bahri, menegaskan bahwa peningkatan alokasi dana desa harus dibarengi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Transaksi non tunai, ujarnya, menjadi instrumen penting mencegah potensi penyimpangan karena seluruh alur pencatatan dapat diaudit secara digital.
“Kami mengimbau Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman agar segera melengkapi berkas untuk memperoleh akses Application Programming Interface (API) Siskeudes Non Tunai seperti Kabupaten Bantul. Penerapan API tersebut dinilai mampu mendorong peningkatan efisiensi dan akurasi pengelolaan dana desa,” tandas Bahri.
Wagub DIY, Paku Alam X, yang hadir mewakili Gubernur DIY, menyampaikan peluncuran E-Posti QRIStimewa merupakan langkah penting dalam memperluas penerimaan pajak daerah melalui QRIS. Sementara itu, pemanfaatan Mobile Point of Sale (MPOS) pada layanan retribusi dinilai dapat meminimalkan kebocoran dan mempercepat proses pembayaran.
“Digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Transparansi kini menjadi standar, kecepatan layanan merupakan kewajiban, dan transformasi digital adalah realitas yang harus dihadapi seluruh sektor pemerintahan,” jelasnya.
Rangkaian kegiatan HLM dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) API Siskeudes Non Tunai dari Kemendagri kepada Bupati Bantul. Acara ini diikuti peluncuran mesin anjungan cetak pajak kendaraan mandiri E-Posti QRIStimewa yang ditandai dengan proses pemindaian QRIS melalui perangkat yang telah disiapkan.