Krjogja.com - SUKOHARJO - Penambahan pegawai dilakukan dengan sasaran prioritas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya terus berkurang karena pensiun sesuai kebijakan dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan sekarang dengan melakukan Penambahan pegawai dilakukan dengan sasaran prioritas PPPK. Program dikerjakan baik dengan membuka rekrutan baru atau meningkatkan status honorer menjadi PPPK. Sepenuhnya itu kewenangan pusat. Padahal kondisi di daerah masih sangat membutuhkan tambahan ASN baru karena banyak yang pensiun," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Sabtu (01/07/2023).
Widodo menjelaskan, sekitar lima sampai sepuluh tahun lalu apabila ada kekurangan ASN maka pemerintah daerah melakukan pengusulan tambahan pegawai baru ke pemerintah pusat dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan seleksi. Namun sekarang dalam beberapa tahun terakhir tambahan jumlah ASN baru sangat minim bahkan sekarang diprioritaskan pada PPPK. "Rekrutmen juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membayar gaji pegawai," lanjutnya.
[crosslink_1]
Penambahan ASN maupun PPPK di Kabupaten Sukoharjo sangat mendesak dilakukan dalam jumlah banyak khususnya pada bidang pekerjaan guru dan tenaga kesehatan. Widodo menjelaskan, hal tersebut rutin selalu dilakukan setiap tahun mengingat penambahan masih sangat kurang.
"Setiap tahun saat dulu ada rekrutmen ASN kuota yang didapat untuk guru dan tenaga kesehatan sangat terbatas. Jadi belum mampu memenuhi kebutuhan. Itu masih ditambah ASN yang pensiun dan meninggal dunia sehingga membuat jumlah ASN terus menurun," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo mencatat diperkirakan jumlah ASN di Kabupaten Sukoharjo pada angka kisaran 7.000 orang yang bekerja diberbagai bidang disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah tersebut masih bertambah dari PPPK hasil penerimaan dalam dua hingga tiga tahun terakhir.
"Jumlah PPPK juga cukup banyak karena rekrutmen selalu dilakukan setiap tahun. Untuk tahun 2023 ini juga akan dibuka rekrutmen baru," lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, jumlah ASN guru yang pensiun setiap tahun jumlahnya sangat banyak mencapai seratusan orang. Pensiun menjadi faktor terbesar penurunan jumlah ASN di Kabupaten Sukoharjo.
"Ada juga ASN guru yang sakit dan meninggal dunia sehingga berdampak pada penurunan jumlah pegawai. Sedangkan untuk ASN guru pindahan atau mutasi dari atau ke luar daerah sangat terbatas karena memang jarang terjadi," ujarnya.
Disdikbud Sukoharjo melihat kondisi dihampir sekolah kekurangan ASN guru. Untuk mengisi kekurangan tersebut maka dilakukan pengisian melalui guru honorer.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo Sumini, mengatakan, pemerintah pusat sudah meminta kepada pemerintah daerah termasuk Pemkab Sukoharjo untuk segera mengajukan usulan formasi penerimaan PPPK tahun 2023. Permintaan tersebut langsung ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo dengan mengajukan sebanyak 481 formasi PPPK tahun 2023.
Pengajuan tersebut masih sebatas usulan dari daerah ke pusat. Formasi PPPK yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan Pemkab Sukoharjo.
Total sebanyak 481 formasi PPPK tahun 2023 yang diajukan tersebut berasal dari bidang kerja tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan dan pegawai teknis. Formasi tersebut berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. (Mam)
