Krjogja.com - SUKOHARJO - DPRD Sukoharjo berharap sekolah negeri dapat memenuhi kuota yang disediakan pada pelaksanaan Pemeriksaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Tahun Pelajaran 2023/2024. Sebab dalam setiap tahun selalu ditemukan SMP negeri tidak mampu memenuhi kuota yang disediakan sehingga memperpanjang PPDB offline atau manual. Meski sudah diperpanjang namun kuota belum juga terpenuhi.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Kamis (29/6) mengatakan, DPRD Sukoharjo berharap PPDB online SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 bisa berjalan lancar dan sukses baik dari sisi pelaksanaan maupun keberhasilan sekolah dalam memenuhi kuota siswa baru yang disediakan. Dengan demikian maka sekolah cukup hanya sekali membuka PPDB online dan tidak perlu memperpanjang melalui sistem offline atau manual.
Penyelenggaraan PPDB online dilihat DPRD Sukoharjo sangat membantu masyarakat khususnya orang tua murid dan calon siswa baru. Termasuk juga bagi sekolah karena pengaturan penerimaan siswa baru diatur melalui sistem online.
Sekolah tinggal menunggu masuknya calon siswa baru mendaftar dan akan diterima melalui sistem. Namun demikian kendala dihadapi pada pelaksanaan PPDB online dimana masih ada SMP negeri belum mampu memenuhi kuota siswa baru yang disediakan. Akibatnya SMP negeri tersebut terpaksa harus memperpanjang PPDB offline atau manual.
"PPDB online secara sistem sudah baik dan harapannya semua sekolah termasuk SMP negeri bisa memenuhi kuota siswa baru yang disediakan," ujarnya.
Wawan menegaskan, pemenuhan kuota siswa baru di sekolah sangat penting untuk menjaga mutu pendidikan di SMP negeri. Disisi lain juga bentuk jaminan bagi anak bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri.
"Persaingan pendidikan memang semakin ketat di sekolah negeri dan swasta sekarang. Setiap kali PPDB digelar masing-masing sekolah bisa menunjukan daya tarik untuk menarik siswa baru," lanjutnya.
DPRD Sukoharjo melihat masih adanya SMP negeri yang belum mampu memenuhi kuota siswa baru pada saat pelaksanaan PPDB online disebabkan karena beberapa faktor seperti terbatasnya jumlah penduduk atau anak usia sekolah di lingkungan SMP negeri tersebut. Kendala lainnya terkait kesulitan akses transportasi bagi siswa untuk sekolah.
"Ada juga kendala karena banyaknya muncul sekolah swasta dengan berbagai program pendidikan yang ditawarkan ke masyarakat. Karena itu menjadi tantangan sendiri bagi sekolah negeri agar tetap menjadi pilihan utama orang tua menyekolahkan anaknya disana," lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, kondisi sekolah khususnya tingkat SMP negeri pada pelaksanaan PPDB berbeda. Sebab ada SMP negeri yang letak secara geografis berada di tengah kota dan lingkungan padat penduduk serta persaingan dengan sekolah swasta yang minim. Namun ada juga kondisi SMP negeri berada di pelosok desa, sulit akses transportasi, jumlah penduduk terbatas dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.
Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada jumlah siswa baru yang diterima di SMP negeri pada saat PPDB online digelar. Masih ada beberapa SMP negeri yang akhirnya tidak mampu memenuhi kuota siswa baru yang disediakan. "Artinya kuota tidak terpenuhi dan masih banyak kursi kosong. Jadi SMP negeri dengan kondisi ini terpaksa menambah waktu pelaksanaan PPDB dari online lanjut ke offline atau manual," lanjutnya.
Disdikbud Sukoharjo sudah berusaha keras memberikan pendampingan kepada SMP negeri. Namun tetap saja masih ada beberapa SMP negeri kekurangan siswa baru. "Apalagi di lingkungan SMP negeri ada sekolah swasta dimana sekarang pada orang tua cenderung menyekolahkan anaknya disana," lanjutnya. (Mam)
