Krjogja.com - SUKOHARJO - Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 sudah mencapai 95 persen. Sedangkan lima persen yang belum tersalurkan karena terkendala data. Realisasi penyaluran bahkan selesai lebih awal dibanding daerah lain di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Suparmin, Jumat (30/12) mengatakan, pada tahun 2022 ini pemerintah pusat masih menyalurkan berbagai bantuan sosial dalam berbagai program kesejahteraan untuk masyarakat. Bantuan tersebut disalurkan rutin setiap tahun seperti sebelumnya dalam program keluarga harapan (PKH) dan banruan pangan non tunai (BPNT). Selain itu, juga masih ada bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat pada tahun ini dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam program pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat miskin.
Bantuan sosial yang merupakan program dari pemerintah pusat tersebut disalurkan dengan melibatkan pemerintah daerah. Hingga akhir Desember 2022 diketahui realisasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sukoharjo mencapai 95 persen. Kabupaten Sukoharjo berhasil merealisasikan penyaluran bantuan sosial selesai lebih awal dibanding daerah lain di Jawa Tengah.
Penyaluran bantuan sosial dilakukan baik melalui PT POS Indonesia maupun bank yang ditunjuk pemerintah. Bantuan sosial disalurkan dengan cara diserahkan langsung oleh petugas kepada warga masing-masing penerima berdasarkan data nama dan alamat penerima bantuan.
Dinsos Sukoharjo memastikan bantuan sosial sudah diterima oleh masing-masing warga atau tepat sasaran. Sebab petugas dalam penyaluran melakukan verifikasi dan validasi ketat dengan mengecek data penerima seperti undangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
"Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 sudah mencapai 95 persen dan selesai lebih awal dibanding daerah lain di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.
Suparmin menjelaskan, lima persen bantuan sosial yang belum disalurkan sampai sekarang lebih disebabkan karena kendala data. Hal tersebut seperti terlihat pada perubahan data sasaran atau penerima, pindah domisili, sudah meninggal dunia, sebatang kara sehingga tidak ada ahli waris yang mengantar ke lokasi penyaluran. Ataupun sasaran bersangkutan sudah naik kelas dari pra sejahtera menjadi sejahtera. Data tersebut belum terupdate sampai batas penyaluran bantuan.
"Untuk lima persen bantuan sosial yang belum tersalurkan karena kendala data teknis. Sudah ditangani pemerintah pusat langsung," lanjutnya. (Mam)
